Gubernur Jabar Ingin BUMD Ikut Kelola Pelabuhan Patimban

BUMD Jawa Barat sebelumnya telah turut serta dalam pembangunan Bandara Kertajati.
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
13 Desember 2017, 17:43
Menteri Transportasi Jepang, Keiichi Ishii, kunjungi lokasi Pelabuhan Patimban
Kementerian Perhubungan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan keinginannya agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat turut mengelola Pelabuhan Patimban. Saat ini, Aher menjalaskan, jajarannya terus melakukan terobosan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut bisa segera berjalan.

"Insya Allah kami akan mengajukan bahwa Pemprov Jabar pun bisa dan siap ikut serta," ujar Aher saat ditemui di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).

Ia menyebut, terdapat beberapa BUMD yang diproyeksikan untuk bisa ikut masuk dalam proyek tersebut. Di antaranya, yang paling memungkinkan adalah PT Jasa Sarana atau anak usahanya. Aher juga tidak menutup kemungkinan akan mengkolaborasikan beberapa BUMD untuk bisa masuk ke proyek Pelabuhan Patimban.

Aher pun menjelaskan, jika memang akan dilakukan tender untuk menjadi bagian dalam pengelolaan pelabuhan tersebut, maka BUMD Jawa Barat siap berkolaborasi dengan pihak lainnya.

(Baca juga: Minat Jadi Operator Patimban, Astra Dekati BUMN dan Pemerintah

Hanya, Aher mengakui bahwa hingga saat ini  belum ada pembicaraan terkait dengan keterlibatan BUMD Jawa Barat untuk ikut dalam pengelolaan proyek tersebut.

Menurutnya, pelibatan BUMD Jawa Barat di proyek Peelabuhan Patimban akan menjadi suatu hal positif yang bisa diterima seluruh pihak. Aher mencontohkan, dalam pembangunan Bandara Kertajati, BUMD Jawa Barat telah ikut berpartisipasi.

Dalam proyek Pelabuhan Patimban, Aher mengklaim Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugasnya, yakni penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penetapan Lokasi (Penlok).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) penyelarasan RTRW. Sebab, lokasi pelabuhan berpindah dari Cilamaya. Sementara, untuk Penlok sendiri yang biasanya dilakukan dalam waktu tiga bulan, sudah bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan.

(Baca: Dukung Bisnis Otomotif, Astra Minat Jadi Operator Pelabuhan Patimban)

Setelah hal tersebut selesai, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menunggu waktu pembebasan lahan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Itu tugas Kemenhub karena pakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Rencana pengembangan pelabuhan itu juga di Kemenhub," kata Aher.

Sektretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih membuka kesempatan kepada siapapun yang ingin menjadi investor Pelabuhan Patimban. Sementara itu, pemerintah masih berfokus untuk menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) untuk proyek tersebut.

"Ini studi kelayakan dulu. Lihat investornya bagaimana. Karena jangan (sampai) kita tidak memiliki di wilayah kita sendiri," ujarnya.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait