Banyak Toko Tutup, Pengelola Mal Minta Kelonggaran Pajak

Ameidyo Daud Nasution
31 Oktober 2017, 21:08
Senayan City
Katadata
Suasana program sale di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta.

Banyaknya gerai retail yang tutup akhir-akhir ini membuat pengelola pusat perbelanjaan meminta pemerintah untuk mengurangi beban pajak. Permintaan ini disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Stefanus Ridwan mengungkapkan, banyak sekali komponen pajak yang harus dibayar oleh peretail yang berjualan di mal. Dari mulai pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, hingga pajak dari pembayaran listrik, hingga reklame.

"Aneh juga, padahal reklame di dalam mall da bukan di tempat umum," ujar Stefanus usai bertemu JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10).

Semua beban pajak ini, menurut Stefanus, membuat peretail yang berjualan di mal menjadi kurang kompetitif dibandingkan mereka yang menjual produk secara online di e-commerce atau secara diam-diam di sosial media.

(Baca juga:  Rambah Digital, Ramayana Jual Produk Lewat Tokopedia dan Lazada)

Stefanus menilai, pergeseran ke sistem belanja online tak bisa dianggap remeh. Meskipun masih sekitar 1-2% dari total keseluruhan aktivitas belanja masyarakat, namun apabila dihitung, nominal belanja online bisa saja menjadi besar.

"Jangan salah, 2% saja itu sudah mencapai Rp 30 triliun. Anggap saja dari jumlah itu belanja fesyen 50%, artinya sudah Rp 15 triliun masuk ke e-commerce," ujar Stefanus.

Toh pengelola pusat belanja tak tinggal diam. Menurut Stefanus, beberapa mal akan melakukan transformasi dengan menghilangkan department store dan menggantinya dengan gerai-gerai branded. Senayan City misalnya, yang setelah ditinggalkan Debenhams tak akan lagi menerima keberadaan department store.

"Jadi ke arah flagship store dan bermerek, daripada mereka buka besar (department store), tetapi tidak ada geregetnya," kata Stefanus.

Stefanus mengakui, selain perubahan pola belanja konsumen di mall, ada beberapa hal yang menjadi disrupsi ke bisnis ritel, salah satunya adalah alokasi belanja ke pariwisata yang lebih besar ketimbang berbelanja. Dia mengatakan, banyak anak muda pergi ke banyak objek wisata dan berbelanja di tempat-tempat tersebut.

"Misalnya ke Kuala Lumpur atau Bangkok, dan mereka berbelanja di sana ketimbang di sini," ujarnya.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait