Pengusaha Muda Dukung Penguatan KPPU

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan, 0,7% konglomerasi telah menguasai berbagai lini usaha hingga membuat yang lain sulit berkembang.
Miftah Ardhian
24 Oktober 2017, 16:22
KPPU
Katadata

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung rencana amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai perlu guna mendorong perkembangan pengusaha muda.

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadia mengungkapkan, praktek kartel dan monopoli usaha di Indonesia ini semakin memprihatinkan. Menurutnya, berbagai bisnis dari mulai hulu hingga hilir hanya dikuasai oleh 0,7% konglomerasi dari seluruh populasi pengusaha yang ada.

Alahsil, untuk mengembangkan peluang tumbuh 99,3% pemain baru, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kewenangan dan peran KPPU harus ditingkatkan. "Kami dukung penguatan KPPU. Satu-satunya (organisasi pengusaha) yang mendukung penguatan KPPU itu Hipmi," ujar Bahlil pada acara Diskusi Panel Amandemen UU 5/1999, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (24/10).

Bahlil menyatakan, yang tidak menyetujui revisi aturan ini adalah konglomerat-konglomerat yang telah menjalankan bisnisnya secara monopolistik. "Kami HIPMI mendorong agar sanksi diperkuat agar memberikan kesempatan pada pengusaha muda untuk bisa 'naik kelas'," ujar Bahlil.

(Baca: Apindo Siapkan Masukan Terkait Revisi UU Monopoli)

Bahlil mengungkapkan, secara natural, tidak ada pengusaha yang mau mendapatkan sedikit untung. Makanya, praktek seperti monopoli dan kartel pun banyak terjadi di dunia usaha. Oleh karenanya, negara pun harus bisa membuat aturan yang objektif dan adil bagi seluruh pengusaha.

Selain itu, Bahlil juga melihat jumlah populasi pengusaha yang sangat kecil, yakni 1,6% dari total populasi penduduk Indonesia. Menurutnya, Indonesia setidaknya harus memiliki minimal 2% pengusaha dari total populasinya.

"Butuh paling tidak 1,8 juta anak muda baru untuk menjadi pengusaha. Tetapi akan sulit naik kelas apabila terus ada praktik seperti ini," ujar Bahlil.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, terdapat beberapa poin usulan amandemen yang akan disuarakan. Pertama, denda dan sanksi yang diberikan agar diperbesar. Karena, selama ini, para perusahaan yang terbukti bersalah hanya bisa didenda maksimal Rp 25 miliar. Sejumlah nilai yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

(Baca: KPPU Minta Dukungan Atur "Whistleblower" di Revisi UU Persaingan Usaha)

Kedua, KPPU hanya bisa menindak pelaku usaha di dalam negeri, tetapi tidak bisa menindak yang ada di luar negeri walaupun bisnisnya snagat bersinggungan dan mempengaruhi bisnis di Indonesia. "Kalau bisnis bisa cross border maka, kejahatan yang timbul pun cross border. Kami minta diberi kewenangan untuk menindak kejahatan lintas negara," ujarnya.

Selain itu, KPPU juga meminta pengaturan terkait merger dan akuisisi. Selama ini, aturan terhadap aksi korporasi tersebut menggunakan skema post-merger notification. Padahal, di negara lain telah menerapkan pre-merger notification. Oleh karenanya, KPPU meminta perubahan dari aturan tersebut.

"Namun, kerahasiaan juga sangat penting agar tidak terjadi kebocoran dalam rencana tersebut. Sanksi juga harus sekuat-kuatnya bagi siapa yang membocorkan info tersebut," ujar Syarkawi. 

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait