Pengusaha Muda Dukung Penguatan KPPU
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung rencana amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai perlu guna mendorong perkembangan pengusaha muda.
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadia mengungkapkan, praktek kartel dan monopoli usaha di Indonesia ini semakin memprihatinkan. Menurutnya, berbagai bisnis dari mulai hulu hingga hilir hanya dikuasai oleh 0,7% konglomerasi dari seluruh populasi pengusaha yang ada.
Alahsil, untuk mengembangkan peluang tumbuh 99,3% pemain baru, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kewenangan dan peran KPPU harus ditingkatkan. "Kami dukung penguatan KPPU. Satu-satunya (organisasi pengusaha) yang mendukung penguatan KPPU itu Hipmi," ujar Bahlil pada acara Diskusi Panel Amandemen UU 5/1999, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (24/10).
Bahlil menyatakan, yang tidak menyetujui revisi aturan ini adalah konglomerat-konglomerat yang telah menjalankan bisnisnya secara monopolistik. "Kami HIPMI mendorong agar sanksi diperkuat agar memberikan kesempatan pada pengusaha muda untuk bisa 'naik kelas'," ujar Bahlil.
(Baca: Apindo Siapkan Masukan Terkait Revisi UU Monopoli)
Bahlil mengungkapkan, secara natural, tidak ada pengusaha yang mau mendapatkan sedikit untung. Makanya, praktek seperti monopoli dan kartel pun banyak terjadi di dunia usaha. Oleh karenanya, negara pun harus bisa membuat aturan yang objektif dan adil bagi seluruh pengusaha.
Selain itu, Bahlil juga melihat jumlah populasi pengusaha yang sangat kecil, yakni 1,6% dari total populasi penduduk Indonesia. Menurutnya, Indonesia setidaknya harus memiliki minimal 2% pengusaha dari total populasinya.
