Beda Jenis, Standar Mutu Beras Khusus Bakal Ikuti Aturan Premium

Semua jenis beras khusus tidak terikat Harga Eceran Tertinggi (HET), namun peredarannya harus mendapatkan izin dari pemerintah.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
29 September 2017, 20:08
beras
Katadata | Arief Kamaludin

Pemerintah telah bertemu dengan pelaku usaha untuk membahas dan mensosialisasikan mutu beras khusus. Kementerian Pertanian menetapkan mutu beras khusus bakal mengikuti regulasi untuk beras premium.

“Kriterianya mengikuti beras premium kecuali beras ketan, beras merah, dan beras hitam,” kata Kepala Pusat Distribusi Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Riwantoro kepada Katadata di Jakarta, Jumat (29/9).

Kriteria beras khusus yang disamakan dengan beras premium adalah derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, beras kepala di atas 85%, dan butir patah maksimal 15%. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017.

Bedanya, beras yang termasuk kategori khusus adalah beras kesehatan, beras indikasi geografis, beras organik, dan beras yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri.

Pengecualian beras ketan, beras merah, dan beras hitam disebabkan standar mutu fisik beras tidak mempengaruhi kualitasnya. Sehingga, ketiga jenis beras itu boleh dijual dalam bentuk curah tanpa kemasan. Ada juga beras coklat yang akan dikaji, untuk dimasukkan dalam kategori beras khusus.

Selain itu, klasifikasi beras organik telah diatur dalam Permentan 64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik dan kualitasnya harus sesuai dengan SNI 6729:2016, serta harus memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sedangkan untuk beras Aromatik dan jenis beras produk luar negeri yang sudah dibudidayakan di dalam negeri maka termasuk ke dalam kategori beras premium, bukan beras khusus.

Riwantoro juga mengungkapkan beras indikasi geografis harus mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Beras Identifikasi Geografis (IG) telah diatur dalam PP 51/2017 di mana persyaratannya harus terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, atau beras varietas lokal yg sudah mendapatkan izin yang telah diatur dalam Permentan 61/2011,” ujarnya.

Saat ini beras yang sudah terdaftar IG yaitu beras Pandan Wangi Cianjur dan beras Adan Krayan, sedangkan untuk varietas lokal terdapat 29 varietas yg sudah mendapatkan izin. Sehingga dia menyarankan varietas lokal lainnya segera didaftarkan untuk dapat dimasukkan ke dalam kategori beras khusus.

Dia juga menjelaskan ada dua jenis beras yang diusulkan pelaku usaha sebagai kategori beras khusus. Pertama, beras merek Jembar Bandung sebagai pengganti beras Thai Hom Mali diusulkan untuk didaftarkan oleh Pasar Induk Beras Cipinang.

Kedua, Perwakilan PT Buana Agro Lestari menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang mengembangkan penanaman varietas Japonica yang sudah terdaftar dengan nama Tarabas. Sehingga, Kementerian Pertanian meminta penulisan namanya menggunakan label Tarabas.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting Kementerian Perdagangan Nunik Rahayuningrum menyatakan semua beras khusus tidak ditetapkan oleh Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, peredarannya memang harus mendapatkan izin dari pemerintah. “Peredaran beras khusus harus memiliki sertifikasi dari Kementerian Pertanian,” ujar Nunik.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait