Dorong Industri, Pemerintah Permudah Impor Bahan Baku dan Barang Modal

Saat ini, hampir 90% struktur impor Indonesia berupa bahan baku dan barang modal.
Michael Reily
19 September 2017, 18:45
Pabrik otomotif
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah akan mempermudah impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung industri. Saat ini, hampir 90% struktur impor Indonesia berupa bahan baku dan barang modal.

“Pemerintah mempertimbangkan permudahan barang-barang yang masuk untuk menunjang industri,” kata Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Kementerian Perindustrian Harjanto dalam sebuah diskusi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (19/0).

Selain itu, menurut Harjanto, industrialisasi bakal dilakukan di luar Pulau Jawa. "Tujuannya adalah mendorong tidak hanya di Jawa dan bergeser ke wilayah lain. Kawasan industri akan dibangun jadi kota baru," kata Harjanto lagi.

Grafik: Nilai Impor Bahan Baku dan Barang Modal (Jan-Agt 2017)
Nilai Impor Bahan Baku dan Barang Modal (Jan-Agt 2017)

Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pengkajian Peradagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menyatakan, saat ini jajarannya tengah membuat studi untuk menyederhanakan tata niaga impor. "Mengurangi jumlah lartas (pelarangan dan pembatasan) di border dengan melakukan pergeseran pengawasan ke post-border," ujar Kasan.

Kemudahan itu, menurutnya, bakal memperlancar impor bahan baku. Namun, pengawasan di daerah bakal diperketat agar tidak terjadi kecurangan. Rencananya, pemerintah bakal menggunakan sistem elektronik untuk mengecek standar dan kebenaran dokumen.

(Baca juga:  Ekspansi Merek ke Luar Negeri, Pemerintah Akan Terbitkan Perpres)

Kebijakan ini bakal dilakukan karena masih ada 49% komoditas dalam 10 ribu kategori harmonized system (HS) yang dikenai bea. Padahal, mengacu pada negara-negara di Asia Tenggara, hanya 17% komoditas yang masih dikenai bea.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arief Budimanta masih menunggu kebijakan industrialisasi yang tepat. Sebab, industri punya pengaruh untuk neraca pembayaran dan juga penyerapan tenaga kerja.

Hal itu juga dibenarkan oleh Ahli Ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri. Dia menyatakan industrialisasi tidak haya memperkuat struktur ekonomi tapi juga struktur demokrasi.

(Baca juga:  Faisal Basri Permasalahkan Dasar Hukum Lelang Gula Rafinasi)

Faisal menyarankan pemerintah agar memperhatikan industri yang sudah ada sebelum memunculkan industri yang baru. "Berikan proses transisi supaya bisa jalan dengan transparan, dunia usaha pada dasarnya ingin jalan yang lurus," tuturnya.

Kebijakan pemerintah yang salah, sambung Faisal, bisa membuat industri yang sudah ada tidak bergairah dan memungkinkan pemindahan pabrik produksi. Konsekuensinya, nilai tambah yang didapatkan negara dari industri besar bisa hilang.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait