Menteri Enggar Bahas Ekonomi Inklusif di Pertemuan Mendag ASEAN

Di tengah banyaknya negara yang bernegosiasi secara bilateral, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menekankan bahwa kerja sama regional masih relevan.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
7 September 2017, 11:32
ASEAN Summits
Laily Rachev|Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo mengikuti pembukaan ASEAN Summit ke-28 dan 29 di Vientiane, Laos, Selasa (6/9).

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bertemu dengan para Menteri Perdagangan ASEAN di Manila, Filipina. Forum itu membahas penguatan ekonomi regional untuk menghadapi tantangan global.

Enggar menyatakan, penyatuan visi dan misi kawasan regional dapat meningkatkan kerja sama supaya lebih kuat. "Dengan ASEAN, Indonesia memiliki peranan yang lebih besar," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (7/9).

Menurutnya, pertemuan pejabat negara ini sangat penting sebagai pendorong kenaikkan proses integrasi wilayah Asia Tenggara. Alasannya, saat ini negosiasi bilateral lebih santer diperjuangkan. Padahal, ada perekonomian kawasan yang bisa lebih menguntungkan dalam bentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

(Baca juga:  Empat Perjanjian Dagang Dikebut Setelah Jokowi Bentuk Tim Perunding)

Salah satu cara untuk mencapai kesepakatan kerja sama ASEAN, sambung Enggar, adalah lewat bisnis inklusif. Model bisnis ini tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak yang lebih luas yaitu menyejahterakan masyarakat.

Ia mengaku model bisnis inklusif dapat digunakan sebagai konsep di ASEAN. "Untuk mendorong bisnis inklusif, pemerintah harus melakukan perannya dalam meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung," jelas Enggar.

Keuntungan kerja sama kawasan dapat menjadi jawaban tantangan perundingan ekonomi yang terjadi. Kesepakatan untuk berkoordinasi antarnegara di Asia Tenggara dapat menjadi solusi pembiayaan yang selama ini masih minim.

(Baca juga:  Jokowi Bentuk Tim Perunding Perjanjian Dagang Internasional)

Baca juga: Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo juga menjelaskan bahwa target utama bisnis inklusif adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. "Mempersiapkan para pelakunya dalam menghadapi dan memasuki rantai pasok global," ungkap Iman.

Grafik: Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN (Jan-Jun 2016 dan Jan-Jun 2017)
Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota ASEAN (Jan-Jun 2016 dan Jan-Jun 2017)

Indonesia juga telah mengimplikasikan kesepakatan untuk pengembangan bisnis inklusif di sektor pertanian dan perkebunan. Contoh komoditasnya adalah karet, kakao, lada, teh, vanili, dan kelapa sawit.

Fokus yang diupayakan pemerintah adalah peluang dan kesempatan bisnis pada masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka akan dialihkan untuk sektor manufaktur yang bisa dikembangan dalam bentuk alat elektronik, mebel rotan, dan herbal.

Selain itu, ada juga pariwisata, pemasaran, dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Digitalisasi menjadi salah satu harapan untuk memperluas jangkauan bisnis.

(Baca juga:  Pemerintah Ingin Jepang Bebaskan Bea Masuk Tuna)

Di samping kerja sama ekonomi regional atau RCEP, pemerintah juga membahas skema sertifikasi mandiri ASEAN untuk surat keterangan asal, investasi, perdagangan jasa, konektivitas intra ASEAN lewat kapal Roll-on Roll-off, pemberdayaan ekonomi wanita, dan e-commerce.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait