Jelang Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Lebih Berhati-hati

Jokowi berpesan agar para menterinya lebih berhati-hati. Harus ada konsultasi sebelum membuat kebijakan.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
29 Agustus 2017, 19:27
jokowi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7). Presiden menekankan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat dan pelaksan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menterinya untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Menurutnya, semakin mendekati tahun politik, kebijakan apapun akan berdampak signifikan bagi rakyat.

Ia mengantisipasi maraknya kegiatan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden pada 2019. “Tahun depan saya juga perlu mengingatkan, kita sudah masuk ke tahun politik sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh,” kata Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/8).

Jokowi meminta agar tidak ada lagi menteri yang membuat regulasi tanpa dikonsultasikan. Terlebih jika di kemudian hari kebijakan ternyata membuat masyarakat kecewa. "Jangan sampai ada kebijakan yang tidak dikonsultasikan kepada publik terlebih dulu," ujarnya.

(Baca juga: Panggil Bos OJK dan BI, Jokowi Minta Bunga Kredit Turun)

Secara khusus, mantan Walikota Solo tersebut meminta agar setiap peraturan menteri dibahas dalam rapat terbatas terlebih dulu. Selain diterima rakyat, ia juga ingin agar semua kebijakan diarahkan untuk menambah kepercayaan investor. "Jangan sampai justru menghambat investasi," kata Jokowi.

Jokowi menilai investasi sangat penting lantaran dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab, kinerja ekspor dilihatnya belum maksimal lantaran ekonomi global yang belum terlalu baik.

Jokowi juga melihat ada momentum besar yang tidak boleh dilewatkan oleh Indonesia saat ini. Di antaranya adalah kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang cukup tinggi, inflasi serta suku bunga acuan Bank Indonesia yang terjaga, serta peringkat kemudahan berusaha yang semakin baik. "Sehingga, perbaiki Kementerian masing-masing agar memberikan manfaat kepada rakyat," ujarnya.

(Baca juga: Menteri Enggar: HET Beras Akan Ganggu Perusahaan Besar)

Selain itu, Jokowi juga meminta agar program yang berjalan baik seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga efektivitas penyaluran dana desa dapat terus dilanjutkan. “Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh kepada ke kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait