Terbitkan Perpres, Jokowi Bentuk Komite Pengawas e-Commerce

Perpres Nomor 74 Tahun 2017 mengatur soal peta jalan (road map) e-commerce.
Pingit Aria
10 Agustus 2017, 18:53
Digital e-commerce
Arief Kamaludin | KATADATA

Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (road map e-Commerce) tahun 2017-2019. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Juli 2017.

Melansir laman Sekretariat Kabinet,  keluarnya peta jalan ini dengan pertimbangan ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi tinggi. Kegiatan jual beli online juga dinilai dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

"Pemerintah memandang perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce), usaha pemula (start-up), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik,” demikian dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (10/8).

(Baca juga: BI Catat Investasi Teknologi di E-Commerce dan Fintech US$ 1,7 Miliar)

Peta Jalan e-Commerce mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia. Kemudian infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber (cyber security) dan pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

Peta Jalan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan kebijakan dalam rangka percepatan pertumbuhan e-commerce. Selain itu, peta jalan ini juga dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan e-Commerce.

Kemudian, pemerintah juga akan mmebentuk Komite Pengarah Peta Jalan e-Commerce, yang mempunyai tugas berkoordinasi  dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019. Komite ini juga bertugas melakukan evaluasi dan bila perlu dapat membuat perubahan.

 (Baca juga: BI: Ekonomi Digital Bisa Dongkrak Ekonomi Tumbuh 7 %)

Susunan keanggotaan Komite Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian dan Wakil Ketuanya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Selain itu, anggota tim ini terdiri dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Perhubungan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 “Tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Pelaksana dan Narasumber Utama ditetapkan dengan Keputusan Menko bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Komite Pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly pada 3 Agustus 2017 itu.

Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait