Ombudsman Evaluasi Kinerja Satgas Pangan

Michael Reily
8 Agustus 2017, 18:26
Tim Satgas Pangan
ANTARA FOTO/Feny Selly
Tim Satgas Pangan

Ombudsman Republik Indonesia tengah melakukan evaluasi kinerja Satuan Petugas (Satgas) Pangan. Hasil evaluasi akan menentukan keberlanjutan Satgas Pangan dalam operasi pasar.

"Kita akan melihat apa masih diperlukan upaya-upaya seperti ini atau tidak ke depannya agar tidak tumpang tindih," ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (8/8).

Dia menyebutkan, setiap kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Pangan sebenarnya sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Kementerian Pertanian mengawasi produksi, Kementerian Perdagangan mengawasi tata niaga, Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai pengendali inflasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengurus standardisasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi persaingan, Bulog sebagai alat stabilisasi, dan kepolisian mengawasi unsur pidana.

Menurut dia, jika semua institusi bekerja dengan baik, tak perlu lagi ada Satgas Pangan. Dia malah menyebut koordinasi pelaku ekonomi seharusnya sudah dilakukan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

(Baca juga:  Polisi Lanjutkan Kasus Beras 'Maknyuss' Meski Aturan HET Batal)

Alamsyah menjelaskan ada tiga hal yang ingin dievaluasi oleh pihak Ombudsman. Pertama, apakah kinerja tugas setiap institusi sudah optimal atau belum. Kedua, sikap institusi untuk mendorong peran dalam fungsi sebenarnya. Terakhir, Ombudsman juga akan melihat apakah Satgas ini masih diperlukan.

Jika memang tidak diperlukan lagi, bukan tak mungkin Ombudsman akan merekomendasikan pembubaran Satgas pangan. "Kita akan melihat apa masih diperlukan upaya-upaya seperti ini atau tidak ke depannya agar tidak tumpang tindih," ujar Alamsyah.

Proses evaluasi ini, sambungnya, telah berjalan selama dua minggu. Saat ini, Ombudsman sedang melakukan pemeriksaan menyangkut simpang siur infomrasi dan proses regulasi yang terbentuk secara cepat.

Alamsyah mengaku Ombudsman akan melakukan audit regulasi untuk pembentukan Satgas Pangan. Setelah selesai, dia menyatakan hasil evaluasi ini akan dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Baca: Mendag Kaji Ulang Aturan Harga Eceran Tertinggi Beras)

Dia mengaku proses pemeriksaan paling cepat akan selesai sampai dua minggu lagi. Setelah itu, pihaknya akan menentukan waktu yang tepat untuk memberitahukan hasilnya kepada khalayak.

"Rekomendasi kita itu tindakan korektif apa yang seharusnya diambil," jelasnya.

Menurut Alamsyah, beberapa perusahaan swasta telah menginformasikan kepada Ombudsman bahwa Satgas Pangan banyak yang bertindak represif di lapangan sehingga pedagang takut berjualan. Namun, pihak pengusaha hanya mengadu dan belum berbentuk laporan resmi.

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI ditetapkan Ombudsman harus melakukan investigasi proaktif walau belum ada laporan. Alamsyah mengaku pangan sudah menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga dia boleh melakukan langkah penyelidikan.

(Baca: Produsen Maknyuss Klaim Tak Tahu Larangan Beli Beras Subsidi)

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait