Angkasa Pura II Ambil 49 Persen Saham Bandara Kertajati

Dengan setoran modal dalam penguasaan saham ini, Angkasa Pura II akan memastikan diri sebagai operator Bandara Kertajati.
Miftah Ardhian
2 Agustus 2017, 09:23
Bandara Kertajati
ANTARA FOTO|Akbar Nugroho Gumay
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbincang dengan Gubernur Jawa Barat ahmad Heryawan saat meninjau proyek pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Jumat (24/2).

PT Angkasa Pura II (Persero) resmi mengambil bagian dalam proyek pembangunan Bandara Kertajati. Perusahaan pelat merah ini akan membentuk joint venture dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk menggarap proyek di Majalengka ini.

Alhasil, AP II juga perlu menanamkan modalnya untuk membangun Bandara tersebut. "Sahamnya 51:49 persen, yang 49 persen untuk AP II," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa malam (1/8).

Keputusan ini diambil dalam rapat tingkat menteri dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, perundingan mengalami jalan buntu karena BIJB sebagai pembangun proyek enggan menyerahkan operasional bandara ke AP II.

(Baca juga: Topping Off, Budi Karya Targetkan Bandara Kertajati Beroperasi 2018)

Hanya, Luhut mengaku masih belum mengetahui berapa besaran modal yang perlu disetorkan oleh AP II dalam proyek ini. Menurutnya, sturktur dan penghitungan pendanaan secara total akan kembali dievaluasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembiayaan proyek pembangunan Bandara Kertajati ini diharapkan menjadi model untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Skema bussiness to bussiness (B to B) yang terjadi antara BIJB dan AP II ini dinilai tidak memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal, pembangunan Bandara besar seringkali menggunakan dana APBN.

"Pemda pun pro aktif dalam hal pendanaan. Jadi, diharapan daerah bisa pro aktif sharing equity dan sharing kegiatan, agar dengan seperti ini, bukan tidak mungkin swasta akan ikut menginisiasi untuk bandara yang lebih kecil," ujarnya.

Budi pun memastikan, dengan kepemilikan saham ini, AP II akan tetap menjadi operator bandara tersebut. Namun, AP II pun diharapkan bisa mengajak pihak BIJB untuk masuk ke manajemen pengelola Bandara Kertajati ini. Budi pun menargetkan proyek infrasturktur ini bisa beroperasi di tahun 2018.

(Baca juga: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Mulai Dibangun Januari 2018)

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pembangunan Bandara Kertajati ini membutuhkan biaya sebesar Rp 2,6 triliun di luar pembebasan tanah. Dana dari pihak BIJB pun sekitar Rp 900 miliar. Sementara, sebagian lagi akan diperoleh dari setoran modal AP II, sindikasi perbankan syariah Rp 900 miliar dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). 

Sehingga, sisa pendanaan yang dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar. "Tapi kalau misalnya ini masuk modal dari AP II mungkin RDPT tidak akan sebesar sekarang. RDPT bisa dari finance Danareksa, dan ada BPJS," ujar Deddy.

Sampai saat ini, pembangunan seluruh keperluan Bandara seperti landasan pacu, fisik Bandara,dan Airnav sedang dilakukan secara paralel. Namun, Deddy mengatakan, bandara tersebut paling lambat bisa dioperasikan pada awal 2019.

Adapun, beberapa sindikasi perbankan syariah yang terlibat meliputi, BJB Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jateng Syariah, dan Bank Sulselbar Syariah.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait