Grab Tunggu Ketentuan Pajak Baru Taksi Online

“Hingga saat ini kami masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.”
Michael Reily
Oleh Michael Reily
21 Juli 2017, 15:53
taksi online
ANTARA/Wahyu Putro
Seorang pengguna menunjukkan aplikasi taksi online di Jakarta, Sabtu (1/4).

Pemerintah telah mulai mendiskusikan rencana pengenaan jenis pajak baru taksi online kepada para pelaku usaha. Hal itu dinyatakan oleh Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Anreianno.

Tri menyatakan, Grab memang selalu berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan termasuk dengan otoritas perpajakan. “Namun hingga saat ini belum ada arahan atau kebijakan yang lebih detail mengenai aturan perpajakan baru yang dimaksud oleh pemerintah,” kata Tri kepada Katadata, Jumat (21/7).

Ia pun menyatakan Grab siap mengikuti ketentuan perpajakan baru yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. “Hingga saat ini kami masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.”

(Baca juga: Ditjen Pajak Tunggu Undang-undang untuk Tarik PPh Taksi Online)

Menurut Tri, saat ini perusahaannya sudah membayar kewajiban pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPn) dari bagian perusahaan atas transaksi penggunaan jasa taksi online. Sebagai penyedia platform, Grab memang mengambil bagian dari ongkos yang dibayarkan oleh konsumen melalui pengemudi.

Sementara, “Seratus persen dari pegawai Grab adalah wajib pajak dan sudah membayarkan kewajiban pajak penghasilannya sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Grab juga menyatakan telah melengkapi pengemudi maupun penumpang taksi dan ojek melalui aplikasinya dengan asuransi kecelakaan. Sementara fitur keamanan lain diberikan melalui fitur ‘Share My Ride’ di mana penumpang bisa membagikan rincian informasi perjalanannya sehingga dapat terpantau melalui sosial media.

(Baca: Perusahaan Taksi Online Bakal Dikenai Pajak dan Wajib Asuransi)

Sebelumnya, pemerintah sedang mengkaji cara untuk memformalkan hubungan kerja pengemudi dengan perusahaan aplikasi hingga pembayaran pajak penyedia layanan transportasi online.

"Karena apa yang dilakukan (masih) tidak formal dan diketahui Pemerintah," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7) lalu.

Sementara, dua perusahaan besar penyelenggara transportasi taksi online yakni Uber dan Go-Jek belum bersedia berkomentar.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait