Susi Minta Anggaran Tahun Depan Lebih Rendah Rp 2 Triliun

Salah satu program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menambah konsumsi ikan masyarakat.
Michael Reily
12 Juli 2017, 11:55
Penangkapan Kapal Asing KKP
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan alokasi belanja kementeriannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 7,23 triliun. Angka ini lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran tahun ini yang mencapai Rp 9,23 triliun.

Susi menyatakan akan melakukan efisiensi di berbagai pos pengeluaran anggaran. "Enggak perlu cari-cari cara untuk untuk mengeluarkan uang negara. Enggak boleh itu," kata Susi usai rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).

Adapun rincian anggaran tersebut dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp 1,2 triliun, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp 944 miliar, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 813,4 miliar, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 785 miliar.

(Baca juga:  Reshuffle Kabinet, Jokowi Ganti dan Kocok Ulang Posisi Strategis)

Advertisement

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mendapat alokasi sebesar Rp 683 miliar, Sekretariat Jenderal Rp 432 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 73 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,79 triliun, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp 529 miliar.

Susi menyatakan, salah sat program yang akan dijalankannya tahun depan adalah meningkatkan konsumsi ikan masyarakat yang saa ini hanya 43 kilogram per kapita per tahun. "Konsumsi ikan ditargetkan 50,65 kilogram," kata Susi.

Sementara, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo berpesan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbaiki laporan keuangannya. Sebab, setelah beberapa kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun lalu mereka hanya mendapat cap disclaimer. "Kami minta tahun depan mendapatkan kembali WTP," kata politisi ini.

(Baca juga:  Menteri Susi Tak Peduli Unjuk Rasa Nelayan Desak Dirinya Mundur)

Begitu juga Herman Khaeron dari Fraksi Parta Demokrat menekankan supaya KKP lebih tertib administrasi. "Persoalan disclaimer, ini adalah bagian dari pengawasan kami," kata dia.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait