Bos Lippo Kritik Program Rumah Murah yang Dijalankan Pemerintah

"Sekarang mulai bangun di pinggiran kota, tapi fasilitasnya tidak dipikirkan. Nah, kalau begitu tidak tepat," kata Bos Lippo, Mochtar Riady.
Miftah Ardhian
6 Juli 2017, 17:49
Mochtar Riady Lippo
Donang Wahyu (Katadata)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah menggenjot program sejuta rumah. Program tersebut dinilai positif, namun pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan permukiman.

Ia pun menyoroti program pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang digagas pemerintah. Mochtar mengapresiasi program tersebut karena dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal.

Namun, Mochtar mengingatkan agar pemerintah juga membangun fasilitas fasilitas penunjang lain seperti kesehatan dan pendidikan. "Sekarang mulai bangun di pinggiran kota, tapi fasilitasnya tidak dipikirkan. Nah, kalau begitu tidak tepat," ujarnya saat acara halal bi halan Lippo Grup di Karawaci, Tangerang, Kamis (6/7).

(Baca juga:  Jokowi Bangun Rusunami dengan Uang Muka 1 Persen untuk Buruh)

Mochtar kemudian mengisahkan kunjungannya ke Samarinda puluhan tahun lalu, saat masih aktif mengurus perusahaannya. Dalam perjalanan itu, dirinya melihat satu permukiman transmigrasi, sebuah program yang dijalankan Rezim Orde Baru.

Di permukiman itu, ia melihat banyak rumah-rumah yang dihuni oleh peserta transmigrasi. Namun, ia tak melihat fasilitas pendukung lainnya. Jangankan sekolah dan rumah sakit, dan akses jalan saja menurutnya tidak terbangun dengan baik. "Proyek itu tidak berprikemanusiaan," ujar Mochtar.

Mochtar mengatakan, dalam membangun permukiman, pemerintah harus memiliki konsep pengembangan sebuah kota. Sebab, masyarakat tak sekedar membutuhkan tempat tinggal, melainkan tempat untuk bekerja, belanja, bersosialisasi, sekolah, berobat dan melakukan berbagai aktivitas lainnya.

 Mochtar mengatakan, tanah  di wilayah perkotaan memang sudah sangat langka. Untuk itu, pembangunan hunian vertikal dinilainya sebagai solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Sementara, tanah yang tersisa bisa digunakan untuk membangun fasilitas lain yang dibutuhkan.

"Jadi, pengembang juga jangan hanya menjadi pembangun rumah, tapi harus berkonsep pembangun kota," ujar Mochtar.

(Baca juga: Lippo Bangun Meikarta, Kota Industri di Cikarang Meniru Shenzhen)

Dirinya mencontohkan, di tengah masih lesunya perekonomian, Lippo tetap melakukan investasi dengan membangun kawasan perkotaan 'Meikarta'. Kawasan ini nantinya akan dibangun di atas tanah dengan luas 50 juta meter persegi. Namun, tahap pertama akan dibangun 20 juta meter persegi dengan nilai investasi keseluruhan sebesar lebih dari Rp 200 triliun.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait