Bos Lippo Kritik Program Rumah Murah yang Dijalankan Pemerintah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah menggenjot program sejuta rumah. Program tersebut dinilai positif, namun pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan permukiman.

Ia pun menyoroti program pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang digagas pemerintah. Mochtar mengapresiasi program tersebut karena dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal.

Namun, Mochtar mengingatkan agar pemerintah juga membangun fasilitas fasilitas penunjang lain seperti kesehatan dan pendidikan. "Sekarang mulai bangun di pinggiran kota, tapi fasilitasnya tidak dipikirkan. Nah, kalau begitu tidak tepat," ujarnya saat acara halal bi halan Lippo Grup di Karawaci, Tangerang, Kamis (6/7).

(Baca juga:  Jokowi Bangun Rusunami dengan Uang Muka 1 Persen untuk Buruh)

Mochtar kemudian mengisahkan kunjungannya ke Samarinda puluhan tahun lalu, saat masih aktif mengurus perusahaannya. Dalam perjalanan itu, dirinya melihat satu permukiman transmigrasi, sebuah program yang dijalankan Rezim Orde Baru.

Di permukiman itu, ia melihat banyak rumah-rumah yang dihuni oleh peserta transmigrasi. Namun, ia tak melihat fasilitas pendukung lainnya. Jangankan sekolah dan rumah sakit, dan akses jalan saja menurutnya tidak terbangun dengan baik. "Proyek itu tidak berprikemanusiaan," ujar Mochtar.