Revisi Aturan, Karyawan Jadi Direksi BUMN Tetap Dapat Hak Pensiun

Hal lain yang diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 adalah penunjukan Menteri BUMN sebagai mediator sengketa.
Dimas Jarot Bayu
6 Juni 2017, 18:09
BUMN Hadir Untuk Negeri
Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri BUMN, Rini Soemarno, beserta Direktur Utama Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Jakarta, Jumat, (23/10).

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam revisi ini, ada beberapa hal yang diatur, termasuk soal ketentuan pensiun bagi karyawan yang menjadi direksi BUMN.

Sebelumnya, karyawan BUMN akan dipensiunkan jika memilih untuk menjadi jajaran direksi di perusahaan pelat merah. Hal ini pun seolah menjadi faktor penghambat karier, terutama bagi talenta muda.

“Makanya kami tambahkan klausul. Oke, Anda kami pensiunkan kalau sudah usia 50. Jadi semacam pensiun dini lah, tapi setelah usia 50,” ujar Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/6).

Dengan demikian, karyawan BUMN yang menjadi Direksi sebelum usia 50 tahun, maka baru dinyatakan pensiun pada usia 50 tahun. (Baca juga:  Ombudsman Akan Laporkan Rangkap Jabatan Ratusan Pejabat ke DPR)

Ketentuan ini sengaja direvisi untuk memberikan kepastian bagi karyawan BUMN. Dengan begitu, tak lagi ada hambatan bagi karyawan BUMN untuk menjadi Direksi sebuah perusahaan milik negara.

"Selama dia menjabat jadi direksi, pangkat dia tetap jalan, enggak boleh berhenti," kata Hambra.

Selain itu, revisi peraturan ini juga akan mengatur masalah sengketa antara BUMN. Di mana, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya harus siap menjadi mediator jika perusahaan BUMN bersengketa.

"Kalau ada yang dispute apa ya datang ke sini (Kementerian BUMN), duduk bareng, diskusikan bareng, kami sepakati bersama,” kata Hambra. (Baca juga:  BUMN Jamin Asuransi 112.362 Peserta Mudik Gratis)

Selain itu, pemerintah juga akan merevisi aturan penggunaan aset BUMN. Hambra menuturkan, masih ada perselisihan mengenai apa saja bentuk BUMN. Untuk itu, dalam revisi ini pemerintah akan mempertegas jenis-jenis aset BUMN.

Hambra menjelaskan, nantinya aset BUMN akan dibagi menjadi tiga macam, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) dan hasil pengembangan usaha. “Kemudian aset yang didapat dari sumber yang lain,” ucapnya.

Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait