Stabilkan Harga Pangan, Pemerintah Diminta Fokus ke Perkotaan

Dengan kebutuhan masyarakat perkotaan mencapai 60 persen dari total konsumsi, pemerintah harus mengamankan distribusi dan pasokan untuk industri.
Image title
23 Mei 2017, 14:48
Bertani di Kota
ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Petani menyiram tanaman di sebuah lahan kawasan Rawasari, Jakarta, Jumat (10/3). Lahan kosong tersebut dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam di tengah kota, dan hasil panen sayuran tersebut dipasarkan di pasar tradisional daerah tersebut.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat perkotaan dinilai sebagai kunci stabilisasi harga pangan secara keseluruhan. Sebab, basis konsumsi masyarakat Indonesia ada di perkotaan.

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, daya beli masyarakat perkotaan saat ini mencapai US$ 0,8 triliun atau setara setara Rp 10 ribu triliun.

“Kenapa konsumsi dan kota jadi penting untuk stabilkan harga pangan, sebab 60 persen konsumen ada di kota tahun 2017. Sementara mereka menguasai 75 persen daya beli,” kata mantan wakil Menteri Perdagangan ini di Jakarta, Selasa (23/5).

Berdasarkan catatannya, pada 2016 sebanyak 42 kota di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 persen. Angka ini melampaui rerata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Maka, dalam sepuluh tahun, sebanyak 71 persen konsumen dengan 85 persen daya beli senilai US$ 1,8 triliun ada di kota.

(Baca juga: Jelang Puasa, Mendag Jamin Stok Pangan Aman Sampai Idul Adha)

Pertumbuhan ekonomi di perkotaan, menurut Bayu tak semata didorong oleh urbanisasi melainkan terjadi secara organik. Beberapa daerah yang dulunya masih dianggap “desa”, kini tumbuh menjadi kota-kota kecil dengan pola hidup industrial, bukan lagi agraris.  “Siapa yang bayangkan Jember, Purwokerto, Ciamis, Tasikmalaya, dan lainnya sudah menjadi kota,” katanya.

Dampak pertumbuhan itu, permintaan barang jadi tersebar. Dari tadinya permintaan terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, kini menyebar ke kota-kota yang baru bertumbuh. Faktor logistik pun punya andil besar dalam usaha stabilisasi harga.

Pengamanan stok bahan pokok tak bisa lagi diukur dari satu lokasi. Untuk menjaga stabilitas harga beras misalnya, tak bisa lagi hanya dengan mengandalkan Pasar Induk Cipinang, tetapi mesti lakukan intervensi ke distributor dan gudang di daerah-daerah.

Selain mengamati konsumsi masyarakat perkotaan, Bayu juga menganjurkan agar pemerintah mengontrol pasokan bahan baku industri, terutama untuk komoditas cabai dan  daging. Sebab, kedua bahan pokok ini harganya kerap naik dan mengerek inflasi.

(Baca juga:  Jurus Enggartiasto Melawan “Samurai” Gula)

Bayu menyebut, 40 persen permintaan cabai dan daging datang dari industri. Sementara, berbeda dengan pola konsumsi rumah tangga yang cenderung memilih produk segar, industri biasa menggunakan daging beku atau cabai kering yang awet sehingga pasokannya dapat dikontrol. “Jadi kuncinya mengendalikan industri dulu bagaimana,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) ketersediaan pasokan cabai hingga Juni diperkirakan mencapai 84.133 ton dari luas panen 42.767 hektare. Jumlah ini surplus dibanding konsumsi yang sebesar 75.070 ton.

Sedangkan posisi stok daging ex impor per tangggal 18 Mei 2017 sebanyak 70.518 ton. Adapun prognosa sapi lokal siap potong yang dapat diakses sampai Juni 2017 adalah sebanyak 356.620 ekor atau setara dengan 62.400 ton daging. Berdasarkan ketersediaan tersebut, prognosa kebutuhan daging Mei-Juni 2017 sebesar 106.407 ton dapat terpenuhi, bahkan surplus sebanyak 26.511 ton.

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait