Bernilai Rp 13,6 Triliun, Pemerintah Incar Pasar Afrika Selatan
Pemerintah sedang menjajaki kemungkinan membuka perjanjian dagang atau Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Afrika Selatan. Rencana ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian acara Indian Ocean Rim Association (IORA) di Jakarta pada Maret lalu.
(Baca juga: Jokowi Ingin Tingkatkan Perdagangan dengan Afsel dan Sri Lanka)
Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Ni Made Ayu Marthini hari ini memimpin delegasi untuk menjalankan tahap awal perundingan di Pretoria, Afrika Selatan.
"Kedua negara akan membahas penurunan hambatan tarif dan nontarif untuk beberapa produk dan komoditas unggulan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi 2017- 2021," kata Made melalui surat elektronik, Rabu (3/5).
Ia menjelaskan, dalam skema PTA, pembebasan bea masuk hanya akan diberlakukan untuk produk tertentu sesuai preferensi masing-masing negara. Sebelumnya, sejak 2013 lalu, Indonesia telah menjalankan skema yang sama dengan Pakistan. Dalam kesepakatan itu, produk preferensi Indonesia adalah Crude Palm Oil/CPO, sementara Pakistan mengunggulkan jeruk kino.
(Baca juga: Teken Lima MoU, Jokowi Bangun Rumah Sakit di Afghanistan)
Dalam Rencana Aksi dengan Afrika Selatan, kedua negara sepakat segera melaksanakan Joint Trade Committee (JTC) sebagai upaya meningkatkan kerja sama bilateral. Kunjungan Made juga merupakan rangkaian rencana kunjungan pemerintah ke Afrika tahun ini.
