Pemerintah Kaji Pindahkan Ibukota ke Kalimantan, Keputusannya 2019

Bappenas menyebut Kalimantan sebagai pulau yang ideal sebagai lokasi baru Ibu kota Indonesia. Di sana, tak hanya Palangkaraya yang diunggulkan.
Ameidyo Daud Nasution
11 April 2017, 07:00
Bambang Bappenas
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji pemindahan Ibu kota ke Kalimantan. Bila memang disepakati, calon lokasi Ibu kota baru akan diumumkan pada 2019.

"Karena tidak rawan gempa, maka Kalimantan diunggulkan, secepatnya kami kaji," kata Bambang ditemui di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/4).

Hanya saja, Bambang menepis anggapan seolah hanya Palangkaraya yang berpotensi menjadi kandidat Ibu kota Indonesia. Menurutnya, pemerintah ingin mengkaji kemungkinan membangun Ibu kota yang sepenuhnya baru, bukan dari kota yang telah ada sebelumnya.

(Baca juga:  Jokowi : Bergantung Tambang, Kalimantan Selatan Rentan)

Menurut mantan menteri keuangan ini, pemerintah mewacanakan pemindahan Ibu kota karena Jakarta dan kota-kota lain di Jawa sudah terlalu padat. "Kami juga melihat contoh dari negara lain (yang memindahkan ibukota)," kata Bambang.

Bambang juga enggan membeberkan lebih jauh tentang segala kepastian terkait pemindahan Ibu kota. Namun menurutnya paling tidak 2019 akan ada penetapan lokasi apabila pemindahan jadi dilakukan.

Satu hal yang juga diharapkan oleh Bambang adalah pengembangan ibukota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Makanya lama pengkajian ini juga tergantung skema pembiayaannya," katanya. Namun Bambang masih merahasiakan apa skema yang akan digunakan.

(Baca juga: Pemerintah Siapkan 100 Ribu Hektare Lahan Untuk Jenis Padi Baru)

Wacana pemindahan Ibu kota makin santer setelah Bambang melakukan kunjungan ke Palangkaraya beberapa hari lalu. Dirinya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini serius mempertimbangkan hal tersebut. Jokowi pula lah yang meminta Bambang untuk segera melakukan kajian teknis.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait