Lahan Jadi Penghambat Utama 44 persen Proyek Infrastruktur
Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah gencar membangun infrastruktur, namun rencana itu kerap terbentur pada sulitnya pengadaan lahan. Pemerintah pun meluncurkan dua skema pembayaran melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution merinci, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target pemerintah adalah penurunan biaya logistik dari 23,5 persen ke 19 persen. Pemerintah juga telah mencanangkan pembangunan 2.650 kilometer jalan, 3.258 kilometer jalur kereta api, 24 pelabuhan, serta 15 bandara baru.
“Pembangunan di sektor transportasi juga akan didukung dengan penyediaan 35 gigawatt listrik, penyediaan air bersih di berbagai kota dan kebupaten, serta penyediaan layanan broadband di seluruh penjuru Indonesia,” kata Darmin dalam Peluncuran Skema Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Selasa (4/4).
(Baca juga: PLN Teken Kontrak Enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Darmin kemudian mendaftar berbagai masalah yang kerap dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan berbagai proyek itu. Di antaranya, yang terbesar adalah masalah pembebasan lahan (44 persen). “Selain karena realisasi Pengadaan Tanah seringkali mundur, kebutuhan dana untuk pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional menjadi sangat tinggi,” ujarnya.
Selain itu, masalah lain yang juga mengganggu adalah perencanaan yang kurang memadai dan berlarut-larut (25 persen); keterbatasan pendanaan (17 persen); dan masalah perizinan (12 persen).
Guna mengatasi hal tersebut, menurut Darmin, pemerintah menetapkan kebijakan dengan memindahkan alokasi belanja modal pengadaan tanah menjadi pembiayaan investasi pemerintah yang langsung dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Keuangan.
Pembiayaan Infrastruktrur Non Anggaran (PINA) 2017
