Pemerintah Kaji Skema Pemberian 5 Persen Saham Freeport Ke Papua

Pemerintah tidak akan melonggarkan ketentuan tentang pembangunan smelter Freeport.
Miftah Ardhian
24 Maret 2017, 14:43
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B. Panjaitan
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat bagian 5 persen dari total 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia. Hanya saja, pemerintah masih membahas skema pelimpahannya.

Salah satu opsi yang dikaji, menurut Luhut, adalah melalui pembagian dividen setara 5 persen saham. "Yang 5 persen itu pemerintah tidak mau terdelusi. Jadi, dari dividennya mereka (Freeport) bayar," ujar Luhut saat berbincang dengan Media, di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/3).

Luhut mengatakan bahwa jatah 5 pesen saham untuk pemerintah daerah dan suku Papua telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak. 

(Baca juga: Temui Jokowi, Gubernur Papua Dukung Divestasi 51 Persen Saham Freeport)

"Ini angkanya juga cukup besar, tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, pembelian saham Freeport ini akan dilakukan secara bertahap kepada pemerintah pusat dahulu baru kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Luhut pun yakin, pemerintah atau holding BUMN pertambangan memiliki dana yang cukup untuk membeli saham Freeport.

"Tapi harganya jangan mcam-macam. Masa cadangannya dihitung. Kalau masih di perut bumi kan masih jadi milik kita," ujar Luhut.

Namun, Luhut mengaku, realisasi rencana ini masih harus menunggu kesepakatan akan hasil negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan Freeport. Yang jelas, terdapat tiga poin utama yang masih menjadi perdebatan, termasuk kewajiban divestasi saham hingga 51 persen.

(Baca juga: Kementerian BUMN Minta Freeport Diakuisisi Holding Pertambangan)

Luhut mengatakan, setelah memiliki 51 persen saham, pemerintah akan meminta joint management, yang berarti direksi Freeport harus juga diisi oleh orang Indonesia. "Misalnya kalau direktur operasionalnya harus orang indonesia, wakilnya bisa dari dia (freeport). CEO nya juga Indonesia," ujar Luhut

Kedua, pemerintah juga tidak akan melonggarkan ketentuan tentang pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter).

Terakhir, pemerintah juga masih mendiskusikan permintaan Freeport soal kepastian perpajakan untuk stabilitas investasi. "Ya kalau mau nail down bayar flat itu. Padahal pajak Indonesia cenderung menurun," ujarnya.

Yang jelas, Ia menekankan, negosiasi yang telah dilakukan sudah mengalami kemajuan. Namun, Luhut meminta agar Freeport tidak terlalu banyak mengatur pemerintah Indonesia.

(Baca juga: Tambang Rawan Runtuh, Freeport Ingin Negosiasi Cepat Selesai)

Ia menganalogikan, Freeport sebagai penyewa rumah, jika ingin memperpanjang sewa, harus mengikuti aturan si pemilik rumah. Luhut tidak menutup negosiasi yang dilakukan, tetapi hal tersebut haruslah menciptakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait