Jadi Investor LRT, KAI Akan Disuntik Modal Negara Rp 5,6 Triliun
Pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun pada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dengan begitu, perusahaan pelat merah ini dapat menjadi investor sekaligus operator proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan bahwa PMN untuk KAI kemungkinan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 atau APBN 2018. Artinya, proses ini harus lebih dulu melewati pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tapi kita memang inginnya bisa dilakukan paling tidak pada 2018," kata Sugihardjo usai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/3).
(Baca juga: Selain Proyek LRT Jakarta, Adhi Karya Bidik Kontrak Rp 21 Triliun)
Sugihardjo mengatakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk nantinya hanya akan menjadi kontraktor pembangunan prasaranan LRT. Sedangkan KAI akan mengajukan skema investasi dan diberikan konsesi LRT selama 12 tahun.
"Nanti diberikan penugasan untuk melakukan pembiayaan prasarana, sarana, serta pengoperasian kereta api," kata Sugihardjo.
Sugihardjo mengatakan PMN bukan satu-satunya opsi pembiayaan LRT. Hanya saja, untuk mendukung beberapa skema pembiayaan ini perlu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemyelenggaraan Proyek LRT Jabodebek. "Sedang finalisasi, minggu depan (revisi) bisa keluar," katanya.
