Greenpeace: Industri Belum Mendukung Keberlanjutan Tuna

Perusahaan pengalengan masih membeli bahan baku dari kapal-kapal yang juga menjaring bayi tuna.
Image title
17 Februari 2017, 13:10
Tuna Sirip Kuning
Antara
Nelayan memindahkan tuna sirip kuning di Pelabuhan Krueng Aceh, Banda Aceh, beberapa waktu lalu.

Greenpeace menilai industri perikanan di Indonesia belum mendukung upaya konservasi sumber daya laut, terutama tuna. Mereka bahkan seolah ‘mendorong’ kepunahan lebih cepat dengan penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan.

Pada November 2016 lalu, Greenpeace melakukan survei terhadap 15 perusahaan pengalengan ikan tuna di Indonesia, Thailand dan Filipina. Hasilnya, semua perusahaan itu mengakui bahwa seluruh ikan mereka diperoleh dari kapal purse seine (kapal jaring).

“Padahal penangkapan dengan purse seine menurut Greenpeace tidak berkelanjutan karena bisa banyak menangkap bayi-bayi tuna yellowfin dan big eye,” kata Juru Kampanye Greenpeace  Arifsyah M Nasution dalam Katadata Forum di Intercontinental MidPlaza, Jumat (17/2).

(Baca juga: Tuna Dalam Tarik Menarik Kepentingan Konservasi dan Industri)

Arif menyatakan bahwa saat ini telah ada perbaikan dari sisi regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar pemanfaatan sumber daya laut temasuk tuna lebih berkelanjutan. Namun masih ada upaya lanjutan yang perlu dilakukan.

Arif mengatakan setidaknya ada tiga ancaman terhadap keberlanjutan tuna di Indonesia. Pertama, penggunaan alat tangkap rumpon yang tidak baik di Indonesia.

“Jika penataan rumpon tak dilakukan secara benar, tangkapan rumpon ilegal merupakan tangkapan ilegal. jika sesutu tak legal, maka akan menjadi tangkapan illegal,” katanya.

(Baca juga: Pengusaha Tuna Minta Pemerintah Adil Terhadap Industri)

Kedua, terkait sistem distribusi dan pasar. Ia mengatakan Greenpeace melihat kemungkinan tuna laundering terjadi. Dari penangkapan ilegal, pengalengan dan ekspor pun akan dilakukan secara ilegal.

Ia member catatan, jika dari sisi industri Indonesia ingin mampu mendukung perikanan tuna dalam kaleng, namun sebaiknya sistem ketelusuran penangkapan ikan mesti dibenahi terlebih dahulu.

Ketiga, kebijakan tata kelola yang belum solid. Ia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat segera menginisiasi Undang-undang Perikanan. Sehingga, segala upaya untuk membuat industri perikanan berkelanjutan mendapat payung hukum yang lebih kuat.

(Baca juga: Tuna Indonesia Terancam Punah)

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP Zulficar Mochtar mengatakan pemerintah sendiri telah melakukan perubahan signifikan terhadap beberapa kebijakan  terkait penanganan rumpon ilegal. Bahkan, ia mengatakan akan melakukan langkah asertif dengan mencabut dan memusnahkan rumpon skala besar.

Pasalnya, berdasarkan temuan KKP dari puluhan ribu rumpon yang ada di Indonesia, tak satupun memiliki izin legal.   “KKP belum mengeluarkan satupun ijin rumpon. Bahkan ada rumpon yang ditaruh di perbatasan. Inilah yang mengubah ekologi ikan, membuat proses tak berjalan baik,” katanya.

(Baca juga: Tuna, Unggulan Perikanan Indonesia)

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait