Disorot Jokowi, PLN Ambil Alih Pembangkit Mangkrak di Maluku

Meski secara hukum sudah jelas, ada kendala finansial dalam pengambilalihan proyek itu.
Anggita Rezki Amelia
10 Februari 2017, 12:23
proyek PLTU MAngkrak
Biro SetPres

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengambil alih Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Pulau Waai , Tulehu, Maluku Tengah. Pembangkit tersebut mangkrak sejak 2014 dan sempat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke sana pada Kamis, (9/2).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa sesuai keputusan pemerintah, PLN akan mengerjakan proyek tersebut. "Sudah ada keputusan, sedang dikerjakan dan itu diambil alih oleh PLN," kata dia di Jakarta, Jumat (10/2).

Menurut Sofyan, pembangkit yang mangkrak di Maluku tersebut termasuk dalam 34 proyek mangkrak yang dideteksi PLN pada tahun lalu. Pembangkit tersebut berkapasitas 2x15 Megawatt dan merupakan salah satu pembangkit yang dilanjutkan kembali pembangunannya oleh PLN.

(Baca juga:  Tinjau PLTU Mangkrak di Maluku, Jokowi: Harusnya Pakai Panas Bumi)

Ia mengatakan, saat ini 34 proyek pembangkit listrik tersebut telah selesai proses hukumnya. "Tapi secara finansial tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan dalam bulan ini semua keputusan untuk 34 proyek itu sudah ada," kata dia.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan bahwa jika merujuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pembangkit listrik di suatu daerah terpencil harus mendahulukan sumber energi setempat. Dengan demikian, ia mengatakan kemungkinan besar pembangkit mangkrak di Maluku itu akan memakai sumber energi terbarukan. Sebab di wilayah itu terdapat potensi panas bumi.

"Kebetulan di situ kan ada panas bumi, tentu harus didahulukan. Jadi kalau ditempatnya ada air dahulukan air, panas bumi ya panas bumi. Sumber enrgi yang ada harus dimanfaatkan dulu," kata Jarman

Sebelumnya, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka pernah mengatakan dari 34 proyek yang mangkrak, 17 proyek di antaranya telah dilanjutkan. Kemudian enam proyek diputus kontraknya dan diambil alih PLN untuk dilanjutkan. Sementara 11 proyek sisanya tidak dilanjutkan dan diterminasi. 

Menurutnya, ada beberapa penyebab 11 proyek listrik tersebut tidak bisa berjalan sesuai rencana, diantaranya karena perubahan yang terjadi di lapangan.  Misalnya faktor geografis seperti kontur tanah yang sudah tidak layak untuk membangun pembangkit. "Jadi pondasi harus diubah karena kondisi tanahnya labil," kata dia di Kantor PLN beberapa waktu lalu.

(Baca juga:  Adaro Targetkan PLTU Tabalong Senilai Rp 7,2 Triliun Beroperasi 2019)

Dia mengaku PLN akan terus mencari solusi untuk 11 proyek tersebut. Salah satunya dengan mengganti jenis pembangkit. Caranya dengan perluasan jaringan transmisi dan gardu induk maupun dengan pembangkit baru yang lebih cepat pembangunannya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Sebagai informasi, Presiden melakukan kunjungan ke lokasi  pembangkit di Pulau Waai, Maluku Tengah pada Kamis (9/2). Dalam kunjugannnya itu,  Jokowi menilai konsep bahan bakar batu bara yang dipergunakan pada pembangkit tersebut tak sesuai.

Presiden meminta penggunaan panas bumi sebagai bahan bakar utamanya. "Potensi Tulehu itu panas bumi, kalau pakai batu bara sudah tidak benar,” kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (9/2) kemarin.

(Baca juga:  WIKA Raup Kontrak Rp 5,09 Triliun Sepanjang Januari 2017)

Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait