Pemerintah Kurangi Pejabat Eselon I di Kementerian Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggabungkan Balitbang serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Badan Riset dan Sumber Daya manusia.
Image title
2 Februari 2017, 20:28
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Presiden Joko Widodo merombak struktur jabatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada dua jabatan eselon I yang dihilangkan dari struktur di kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Dengan pertimbangan dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian,” demikian dikutip dalam siaran pers Sekretariat Kabinet, Kamis (2/2).

Dibandingkan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2015, maka ada dua struktur yang hilang, yaitu: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;  serta Staf Ahli bidang Kebijakan Publik.

(Baca juga:  Garam Kini Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank)

Lebih rinci, Dalam susunan organisasi yang baru,  Kementerian Kelautan dan Perikanan menggabungkan Balitbang Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Riset dan Sumber Daya manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nantinya akan dipimpin oleh Kepala Badan, dan  bertanggung jawab kepada Menteri.

“Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan,” bunyi Pasal 27 Perpres ini.

Sementara Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik akan digantikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri.

(Baca juga: Tujuh Pelabuhan Akan Diintegrasikan dengan Kawasan Industri)

Secara keseluruhan, dalam Perpres ini, organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berubah menjadi: Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Selain itu ada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Inspektorat Jenderal; Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; serta Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

(Baca juga:  Nasib Nahas WNI Awak Kapal Ikan)

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 Januari 2017 itu.

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait