Menkominfo: Tak Ada Lembaga Negara Sadap SBY

"Lembaga negara apa, kayak kurang kerjaan nyadap-nyadap."
Ameidyo Daud Nasution
2 Februari 2017, 18:17
Katadata Pertemuan SBY-Jokowi di Bali 27 Agustus 2014
cahyo/presidenri.go.id
Katadata Pertemuan SBY-Jokowi di Bali 27 Agustus 2014

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan bahwa tidak ada lembaga negara yang menyadap telepon Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 "Saya sudah cek, tidak ada lembaga negara yang melakukannya,” kata Rudiantara saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/2).

Menurutnya, hal tersebut merupakan isu yang muncul di pengadilan dan harus dicari tahu kebenarannya. "Lembaga negara apa, kayak kurang kerjaan nyadap-nyadap," ujarnya.

Rudiantara pun menjelaskan, hanya ada beberapa lembaga negara tertentu yang berwenang melakukan penyadapan. Oleh karenanya, apabila ada orang atau lembaga lain yang melakukan hal tersebut, tentunya melanggar Undang-Undang atau hukum yang berlaku.

(Baca juga:  SBY Mengeluh Disadap, Jokowi: Isu Pengadilan kok Dikirim ke Saya)

Namun, Rudiantara kembali menekankan, hal ini hanyalah isu yang ada di pengadilan, sehingga, belum tentu kebenarannya. "Itu kan isu berangkat dari pengadilan, yang menyatakan ini bicara dengan ini. Ya, harusnya beresin di pengadilan," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan bahwa isu penyadapan yang dikeluhkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada hubungannya dengan pemerintah, khususnya dengan dirinya.

 Menurut Jokowi, keluhan SBY yang merasa percakapannya melalui telepon dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin merupakan isu dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (31/1) lalu.

Jokowi pun merasa heran, mengapa hal-hal yang muncul dari pengadilan tersebut seolah-olah melibatkan dirinya. "Itu isu pengadilan kok barangnya dikirim ke saya, nggak ada hubungannya," kata Jokowi usai membuka Forum Rektor Indonesia di Jakarta, pagi tadi.

(Baca juga:  Istana Presiden Tegaskan Tak Pernah Minta Menyadap SBY)

Seperti diketahui, SBY mengeluhkan adanya informasi penyadapan terhadap dirinya saat berbicara melalui telepon dengan Ma'ruf Amin pada Oktober tahun lalu. Pembicaraan itu diduga juga membahas permintaan kepada MUI  terkait fatwa penistaan agama oleh Ahok. 

Isu penyadapan itu, menurut SBY, terungkap dalam sidang pengadilan Ahok. "Kalau institusi negara, Polri, BIN (melakukan penyadapan), menurut saya, negara bertanggung jawab," kata SBY saat konferensi pers yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi, kemarin.

"Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab," ujar SBY.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait