Beda Hasil Pilkada DKI, KPU Diminta Atur Lembaga Survei

Ada opini yang menyebut lembaga survei dimanfaatkan sebagai alat kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Image title
26 Januari 2017, 20:00
Kemacetan DKI Jakarta
Katadata | Donang Wahyu

Di setiap gelaran pesta demokrasi, baik tingkat nasional maupun daerah, lembaga-lembaga survei akan berlomba menyampaikan hasil kerjanya. Jika biasanya hasil survei antar lembaga hanya berselisih prosentase, di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta kali ini pemenangnya bisa berbeda.

Hal itu membuat Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan main agar lembaga survei lebih transparan. “Paling gampang semua lembaga survei yang melakukan rilis ke publik itu diwajibkan untuk membuka raw datanya,” kata Ketua Umum Persepi Philips J Vermonte di Jakarta, Kamis (26/1).

Philips mengatakan selama ini lembaga survei hanya mengungkapkan data yang sudah diolah dalam bentuk rilis. Sehingga, masyarakat tidak bisa mengetahui asal-muasal, jumlah dan lokasi responden, termasuk metodologi yang digunakan dalam survei.

(Baca juga: Suara untuk DKI-1)

Kurangnya transparansi ini, menurut Philips bisa berakibat pada tergerusnya kredibilitas lembaga survei itu sendiri. Ia mencontohkan, pada awal tahun ini saja ada empat lembaga berbeda merilis hasil survei Pilkada DKI Jakarta dengan hasil beragam. Lima lembaga tersebut, yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Poltracking, Grup Potensial Riset (GPR), dan PolMark Research Center (PRC).

Menurut survei PRC, elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tertinggi dibanding dua pasangan lain. Sementara, pada survei lain yang dilakukan LSI Denny JA, Poltracking, dan GPR menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di posisi teratas.

Philips mengatakan, dalam Pilkada DKI Jakarta setidaknya ada dua alasan yang mungkin menyebabkan hasil survei jadi beragam. Yang pertama adalah pilihan metodologi. Ia mengatakan preferensi metodologi secara akademis dapat dibenarkan. Asal, lembaga survei tersebut menggunakannya sesuai dengan kaidah metodologi tersebut secara konsisten.

(Baca juga: Dishub DKI Minta "Dukungan" LKPP soal Tender Proyek ERP Jakarta)

Kedua, ia melihat fragmentasi di masyarakat sudah begitu tinggi. Sehingga sampel yang diambil pada suatu kelompok masyarakat di suatu lokasi akan sangat berbeda dengan yang lain.

Hal tersebut, menurut Philips, hanya dapat dijelaskan bila lembaga survei mau membuka data mentahnya pada masyarakat. “Sebab banyak opini yang beredar di masyarakat mempertanyakan kredibilitas lembaga survei, hingga menuding mereka sebagai juru kampanye calon tertentu,” kata Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini.

Philips mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keragaman hasil survei tersebut. Sebab, menurutnya hal itu hanyalah berfungsi untuk menunjukan probabilitas pilihan masyarakat pada saat survei dilakukan, tidak menggambarkan hasil Pilkada sesungguhnya.

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait