Peremajaan Kelapa Sawit Terkendala Status Kepemilikan Lahan

Tahun lalu dana peremajaan sawit yang bisa direalisasikan hanya 4 persen dari anggaran, atau sekitar Rp 16 miliar untuk 640 hektar kebun.
Image title
10 Januari 2017, 17:39
Direktur Utama BPDP Sawit, Bayu Krisnamurthi
Arief Kamaludin|KATADATA
Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, kelapa sawit adalah sektor unggulan yang menghasilkan devisa terbesar bagi Indonesia. Namun, kondisi yang sudah berusia lebih 25 tahun perlu diremajakan untuk memastikan tingkat produktivitas sesuai

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit akan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit sebesar Rp 400  miliar pada tahun ini. Namun, penyalurannya masih terkendala masalah kepemilikan lahan.

Direktur BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi menyatakan, dari usulan kegiatan peremajaan seluas 26,5 ribu hektar, sekitar 61 persen di antaranya masih terkendala kejelasan status kepemilikan lahan. Sehingga masih memerlukan proses verifikasi kebenaran data dan ketepatan sasaran.

“Di lapangan sering terjadi pergantian kepemilikan lahan. Lahan dialihkan dari satu ke yang lain tanpa dibaliknamakan sertifikatnya,” kata Bayu di Jakarta, Selasa (10/1/2016).

(Baca juga: Jokowi Teken Perpres Rencana Energi Nasional Pekan ini)

Advertisement

Bayu mengatakan, hingga saat ini telah masuk usulan kegiatan peremajaan seluas 26,5 ribu hektar. Luas tersebut di antaranya melibatkan sekitar 12 ribu petani yang terdiri dari 79 persen petani swadaya dan 21 persen petani plasma.

Adapun dana yang telah disiapkan untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sama dengan tahun 2016, yakni sebesar Rp 400 miliar. Selain itu, ada tambahan dana untuk pengembangan sarana prasarana petani sebesar Rp 160 miliar. Sehingga, total dukungan dana kepada petani yang digelontorkan dari iuran ekspor yang dihimpun BPDP Kelapa Sawit mencapai Rp 560 miliar.

Grafik: Sentra Minyak Sawit Indonesia 2015
Sentra Minyak Sawit Indonesia 2015

Ia mengungkapkan, tahun lalu dana peremajaan yang bisa direalisasikan hanya 4 persen dari anggaran atau sekitar Rp 16 miliar untuk 640 hektar. Sementara Rp 348 miliar dana tidak tersalurkan karena kebun seluas 42 ribu hektar yang disasar tidak terverifikasi.

Bayu berharap, timnya dan Kementerian Pertanian dapat membentuk komite replanting bersama yang bertugas menyeleksi lahan petani yang akan jadi peserta program peremajaan lahan.

(Baca juga:  Harga Naik, Ekspor CPO Kembali Kena Bea Keluar)

Ia pun berharap proses verifikasi sudah bisa dimulai dalam 1—2 bulan mendatang. Verifikasi dilakukan pada legalitas tanah berupa sertifikat lahan, Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU) dan profil petani yang bersangkutan. “Kita akan gunakan verifikasi, bisa dilakukan dari Kementerian Pertanian atau dengan pembentukan tim bersama, kami berusaha semaksimal mingkin Februari atau Maret sudah mulai,” katanya.

Bayu mengatakan tidak ingin menghambat petani melalui proses verifikasi ini. Ia hanya ingin memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. “Sekarang KPK dan BPK memberi perhatian khusus pada perkebunan. Kita berharap akuntabilitas program terjaga,” katanya.

BPDP Kelapa Sawit hanya menyediakan dana sebesar Rp 25 juta per hektar dari kebutuhan peremajaan sebesar Rp 60 juta per hektar.

(Baca juga: Oktober, Produksi dan Ekspor Sawit Melonjak)

Adapun, program peremajaan perkebunan kelapa sawit ini dipayungi Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait