Pelabuhan Patimban Ditargetkan Beroperasi 2019

Miftah Ardhian
14 Desember 2016, 18:24
Menteri Bambang Brodjonegoro
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan pelabuhan Patimban akan dibangun dengan dana pinjaman Jepang. Targetnya, pelabuhan ini akan beroperasi pada 2019.

Bambang menuturkan, proyek pelabuhan Patimban akan didanai melalui skema pinjaman lunak dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Pada tahap pertama, dana yang akan dikucurkan sekitar US$ 1,7 miliar dengan tenor 20 sampai 30 tahun. "Bunga nya pun hampir 0 persen," ujar Bambang saat ditemui usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (14/12).

(Baca juga:  Jepang Danai Proyek Patimban, Luhut: Biar Enggak Cina Melulu)

Pada operasi tahap awal, pelabuhan Patimban memiliki kapasitas 400 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) dan 200 ribu kendaraan. Namun, Bambang mengatakan, Pelabuhan tersebut akan terus mengalami perkembangan dan penambahan kapasitas sampai tahun 2027.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jajarannya masih berfokus menyelesaikan Detail Engineering Design (DED). Penyelesaian desain tersebut akan berjalan simultan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, dokumen tersebut akan selesai dalam enam sampai delapan bulan sebagai syarat pencairan dana. "Sama-sama nih kita buat konsorsium untuk membuat DED ini. Kepentingan dan step loan kan dari Jepang," ujar Budi.

Setelah itu, konstruksi untuk pembangunan proyek ini paling cepat dilakukan bulan Maret atau pertengahan tahun 2017.

(Baca juga: Pinjaman Jepang untuk Proyek Patimban Tunggu Izin Amdal)

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah pusat mempercepat pengerjaan proyek ini. Ia berjanji penyesuaian RTRW dapat dilakukan dalam 12 hari.

Alasannya, perubahan pasal dalam RTRW yang harus dilakukannya tidak terlalu signifikan. Yang paling mendasar hanya perubahan lokasi pelabuhan dari semula Cilamaya menjadi Patimban. "Hanya itu saja kan kepentingannya. Oleh karena itu, kita akan gunakan jalur cepat," ujar Aher.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait