Ada Pilkada dan Resesi Akibat Pandemi, Jokowi Prioritaskan Kesehatan

Presiden meminta Menteri Dalam Negeri memperhatikan potensi munculnya klaster Pilkada dalam penularan Covid-19.
Image title
7 September 2020, 13:30
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta pada Jumat (28/8).
instagram/@sekretariat.kabinet
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta pada Jumat (28/8).

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Di sisi lain, kegiatan ekonomi juga mulai dipulihkan dengan pemberlakuan normal baru. Sebenarnya mana yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi, kesehatan atau ekonomi?

Pada Senin ini (7/9), Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021. Dalam rapat di Kompleks Istana Negara itu, Jokowi meminta para menteri untuk memprioritaskan aspek kesehatan dalam penanganan Covid-19.

"Jangan sampai kita (kesampingkan) urusan kesehatan. Urusan Covid-19 belum tertangani dengan baik, tapi kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya," kata Jokowi, Senin (7/9).

Masalah kesehatan harus ditangani baik agar ekonomi dapat bergerak. Oleh karena itu, ia menegaskan kesehatan menjadi prioritas pertama pemerintah.

Mantan Walikota Solo itu juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan perencanaan tes Covid-19 secara baik. Perencanaan tersebut diperlukan untuk mengatasi ketimpangan jumlah tes di sejumlah provinsi.

Jokowi menyebutkan, perencanaan tes secara komprehensif perlu meliputi desain perencanaan jejaring laboratorium, tenaga ahli, hingga jumlah reagen yang harus didistribusi pada sebuah provinsi. "Perencanaan itu kita perlukan sehingga kelihatan nanti kasus-kasus positif Covid-19 di wilayah mana," ujar dia.

Jika Jokowi kini menyatakan kesehatan akan menjadi prioritas, berikut adalah hasil survei yang dilakukan terkait topik yang sama, beberapa waktu lalu:

Sebelumnya, pandangan serupa telah disampaikan kalangan ekonom melalui survei yang diselenggarakan The Indonesia Regional Science Association (IRSA) pada awal April lalu (klik di sini). Dari 145 ekonom yang menjadi responden, mayoritas meminta pemerintah mendahulukan kebijakan pencegahan virus corona untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan manusia. Meski kebijakan itu berdampak negatif terhadap perekonomian. 

Mereka berpandangan, mengabaikan intervensi untuk membatasi penyebaran Covid-19 justru akan menyebabkan perekonomian terpuruk lebih dalam. Pemerintah diharapkan meningkatkan investasinya untuk peningkatan kapasitas sistem kesehatan, seperti pembangunan RS darurat, produksi ventilator, serta alat perlindungan diri (APD).

Selain untuk memprioritaskan masalahkesehatan, Jokowi juga meminta para jajarannya untuk mewaspadai klaster penularan Covid-19 hingga ke unit sosial terkecil, yaitu klaster keluarga. Jokowi juga meminta bawahannya memantau klaster kantor hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Jokowi meminta masyarakat tetap waspada meski sudah berada di kantor atau di rumah. Protokol kesehatan tetap harus dijaga di tempat tersebut.

Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri memperhatikan klaster Pilkada. Ia meminta Mendagri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi peringatan keras kepada bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main Pilkada sudah jelas sekali," ujar dia.

Gencarkan Kampanye

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan kampanye Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (3M). Kampanye memakai masker akan dilakukan mulai 7 September sampai 6 Oktober 2020.

"Kampanye memakai masker dilakukan dengan tagline ‘Ayo jaga jarak dan hindari kerumunan’," ujar dia.

Kemudian, kampanye mencuci tangan pakai sabun akan dilakukan pada 7 Oktober hingga 6 November 2020. Kampanye ini juga dilakukan bertepatan dengan hari cuci tangan global pada 15 Oktober.

Airlangga pun mengakui adanya sejumlah kerumunan pada pendaftaran Pilkada. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menghindari kerumunan, terutama saat pendaftaran Pilkada.

Ia juga berharap aparat penegak hukum untuk mengingatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlaku. "Itu diminta ditegaskan sehingga Pilkada tidak jadi klaster baru," ujar Airlangga.

Sebagaimana diketahui, total kasus Covid-19 mencapai 194.109 pada Minggu (6/9). Total pasien sembuh mencapai 138.575 orang dan 8.025 orang meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah mencatat orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 89.701. Kasus tertinggi Covid-19 tersebar di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait