Menanti Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada

Pelanggaran protokol kesehatan sudah tampak saat ada arak-arakan dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah. Belum ada yang dikenai sanksi.
Image title
Oleh Rizky Alika
8 September 2020, 09:01
Proses simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Proses simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Ada yang berbeda dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak pada tahun ini. Di tengah pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi panitia penyelenggara pemungutan suara, calon kepala daerah, dan semua pihak terkait.

Bagi bakal calon kepala daerah misalnya, kini wajib menjalani tes PCR sebagai syarat pendaftaran. Mereka juga wajib mengendalikan para pendukungnya untuk menaati protokol kesehatan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, ada sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Terkait sanksi adminsitratif, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengenakan sanksi tersebut sesuai Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang telah diperbarui dengan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020.

"Bentuknya rekomendasi kami kepada KPU," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam konferensi pers di kantornya, Senin (7/9). Setelah itu, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait sanksi kepada bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

Dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, Pasal 11 berbunyi pihak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 akan diberikan teguran dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Teguran diberikan agar pihak yang bersangkutan mengikuti protokol kesehatan.

Kemudian, di Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 diperjelas bahwa pertemuan-pertemuan terkait Pilkada dibatasi jumlah pesertanya hingga 50 orang dengan jarak tempat duduk minimal 1 meter. Ketentuan itu dilonggarkan untuk rapat umum yang pesertanya boleh mencapai 100 orang.

Jika pelanggaran masih dilakukan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait sanksi pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun, Bawaslu memiliki kewenangan untuk meneruskan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang diatur di luar aturan tersebut.

Misalnya, Bawaslu dapat mengacu pada aturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah atau Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. Kemudian, Pasal 212 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Sebagai contoh, Pasal 212 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas dapat dipidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Kemudian, pasal 218 dalam aturan yang sama menyebutkan, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh petugas, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. Kecil? Ya sebab ketentuan ini dibuat pada tahun 1946.

Atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Bawaslu akan meneruskan kepada pihak yang berwenang yaitu polisi, Satpol PP, Satgas Pencegahan Covid-19, bahkan TNI.

Sebelumnya, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan dengan mengingatkan bakal pasangan calon untuk tidak mengerahkan massa. Kenyataannya, dalam laporan analisa harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 edisi Minggu (6/9), setidaknya ada empat calon kepala daerah yang menggelar pawai dan arak-arakan saat mendaftar ke KPU. Pengerahan massa dalam jumlah ini tentunya kondisi rawan penularan virus corona.

Abhan pun mengatakan, proses pendaftaran pilkada ini perlu dikaji guna mencegah potensi timbulnya kerumunan massa pada tahapan pilkada berikutnya. Menurutnya, potensi tersebut dapat terjadi pada 23 September, yaitu setelah KPU menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

"Kami berharap kalau ada putusan KPU yang tidak diterima, lakukan upaya hukum. Jangan anarkis," ujar dia.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon. Menurutnya, partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Mereka membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa," kata Fritz saat dihubungi Katadata. Selain itu, jarak antarpendukung bakal pasangan calon tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan.

Ia pun menilai, penyelenggara dan pihak keamanan harus menegakkan protokol kesehatan dengan lebih tegas pada tahapan pemilihan berikutnya, terutama kegiatan di luar ruangan.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU telah mengatur tata cara atau protokol dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. KPU juga melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan peserta pilkada.

"Jika masih ada dugaan pelanggaran, maka pengawas dalam hal ini Bawaslu beserta jajarannya yang melakukan pencegahan dan penindakan," ujarnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menambahkan, pemerintah telah mengantisipasi potensi timbulnya klaster pilkada sejak awal Juli. Menurutnya, Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Dalam Negeri.

"Masalahnya mau patuh atau tidak. Ini masalah implementasi kebijakan bukan masalah kebijakan," katanya saat dihubungi.

Ia juga berharap, Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 daerah dapat menindaklanjuti permasalahan ketiadaan tes usap yang ditemukan di sejumlah daerah.

Sebagai informasi, Bawaslu mencatat, ada 75 bakal pasangan calon di 31 daerah yang belum menyerahkan hasil uji usap (swab test) saat pendaftaran. Penyebab utamanya ialah tidak ada laboratorium tempat pemeriksaan di daerah tersebut atau bakal calon sudah melakukan pemeriksaan, namun hasilnya belum keluar.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperhatikan klaster Pilkada dalam penularan virus corona. Mendagri dan Bawaslu harus memberi peringatan keras kepada bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main Pilkada sudah jelas sekali," kata Jokowi, Senin (7/9).

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait