BPK Temukan Indikasi Masalah dalam Belanja Anggaran Covid-19
Pemerintah menganggarkan dana hingga ratusan triliun untuk penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sebagian dana tersebut merupakan hasil refocusing anggaran yang semula direncanakan untuk program lain.
Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan refocusing anggaran. Di antaranya, indikasi kontraksi atas pengeluaran pemerintah.
Sedangkan, di masa pandemi ini, anggaran belanja pemerintah seharusnya digenjot untuk menahan laju perlambatan ekonomi. "Apakah terdapat masalah tata kelola anggaran, atau masalah kapasitas fiskal yang dikelola pemerintah? Semua bisa dijawab melalui pemeriksaan," kata Agung dalam kick off meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9).
Menurutnya, pengaturan belanja menjadi kompleks lantaran banyak otoritas yang terlibat. Selain itu pada program jaring pengaman sosial, ada permasalahan tata kelola akibat data yang tidak andal, kurangnya transparansi pendataan di daerah, hingga ragam bantuan sosial yang variatif. Beragam program tersebut diusung oleh kementerian atau lembaga yang berbeda sehingga berisiko tumpang tindih.
Oleh karenanya, BPK perlu mengambil langkah terkait risiko yang berpotensi timbul saat terjadi krisis. Data empiris menunjukkan, krisis dapat menjadi sasaran empuk bagi penumpang gelap untuk melakukan kecurangan, mencari celah dalam regulasi, dan menyalahgunakan kekuasaan dalam situasi darurat.
Agung menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan data dan informasi terkait objek pemeriksaan. Selanjutnya, BPK akan melakukan beberapa kajian mendalam terkait tujuan dan program pemeriksaan tersebut.
Selain itu, prosedur pemeriksaan juga didesain untuk kondisi kedaruratan. Meski begitu, BPK akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan tersebut kepada Presiden Joko Widodo setiap bulan.
