Langkah Anies Berlakukan PSBB Jakarta yang Menuai Protes Para Menteri

Rizky Alika
11 September 2020, 10:22
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberikan keterangan pers sesuai bertemu dengan Presiden Joko Widodo terkait penanganan dampak virus corona terhadap sek
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberikan keterangan pers sesuai bertemu dengan Presiden Joko Widodo terkait penanganan dampak virus corona terhadap sektor ekonomi Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin pekan depan, 14 September 2020. Pengumuman Rabu (9/9) malam itu menimbulkan gelombang kejut hingga Index Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 5,01% pada Kamis (10/9).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti kondisi itu. "Masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI Rabu malam," katanya dalam Webinar Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kamis (10/9).

Advertisement

Airlangga mengatakan, sebenarnya, kinerja pasar keuangan sebenarnya sudah menunjukkan arah positif sejak beberapa pekan terakhir dibandingkan April. Indeks saham sektoral mengalami penguatan pada sebagian besar sektor dengan variasi kenaikan hingga di atas 20%.

Tapi, kinerja tersebut berubah pada indeks saham Kamis (10/9) pagi, hingga anjlok di bawah 5.000. Bahkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan saham pada pukul 10.36 karena indeks turun di bawah 5%.

Tak hanya Airlangga, beberapa menteri lain juga menyayangkan kebijakan Anies. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang misalnya, mengatakan bahwa PSBB DKI akan mempengaruhi kinerja manufaktur di Indonesia. "Apalagi kalau diikuti provinsi lain," kata Agus.

Ia khawatir, industri yang sudah bergeliat akan kembali mendapatkan tekanan. Bagaimanapun, ia mengakui masalah kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Sedangkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menekankan agar PSBB yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak manusia itu jangan sampai menghambat arus barang. "Ini agar rantai pasok tidak terganggu," ujarnya.

Untuk meminimalisir dampak ekonomi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyarankan agar pemerintah provinsi dapat memberikan pengecualian PSBB terhadap industri manufaktur atau sektor usaha yang taat pada protokol kesehatan.

Menurutnya, pengusaha bisa saja mengatur agar pekerjanya  dapat meminimalisir kontak dengan orang lain, misalnya dengan tidak menggunakan transportasi umum. "Jadi didorong saja ke Pemprov DKI untuk melakukan pengecualian," ujar Mahendra dalam forum yang sama.

Ia pun khawatir, kebijakan PSBB dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV. Mahendra menilai, perlu ada perhitungan baru terkait dampak PSBB.

Menurutnya, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dalam penanganan pandemi. “Covid-19 bisa membunuh manusia, namun kejatuhan ekonomi juga bisa membunuh kehidupan,” ujarnya.

Tanggapan Pengusaha

Dari sisi pengusaha, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani khawatir PSBB akan berdampak pada matinya pengusaha kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terjadi bila kebijakan PSBB diberlakukan dalam waktu lama tanpa hasil yang optimal dalam pengendalian virus corona.

"Banyak pelaku usaha sektor riil nasional, khususnya UMKM dan usaha skala menengah akan mati karena tidak sanggup bertahan," kata Shinta kepada Katadata.co.id, Kamis (10/9).

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement