Mobilitas Orang di Seluruh Jawa Melonjak Selama PSBB Transisi Jakarta

Pembatasan mobilitas warga perlu dilakukan untuk menekan penularan virus corona.
Image title
11 September 2020, 18:47
Polantas memberikan sosialisasi kepada pengendara yang melanggar saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/8/2020). Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan ganjil-genap ba
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Polantas memberikan sosialisasi kepada pengendara yang melanggar saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/8/2020). Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda empat pribadi di 25 ruas jalan di Jakarta untuk membatasi mobilitas warga dan menghindari adanya penumpukan kendaraan di jalan raya pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Pemerintah DKI Jakarta sempat melakukan pelonggaran melalui  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sejak 5 Juni lalu. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pelonggaran di Ibu Kota ternyata memberikan dampak pada peningkatan mobilitas orang di seluruh Jawa.

"Mobilitas penduduk di Jakarta ternyata memberikan efek ke berbagai wilayah di Pulau Jawa," kata Wiku dalam diskusi virtual, Jumat (11/9)

Berdasarkan data dari Facebook Data for Good - Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia, pergerakan penduduk di Pulau Jawa tidak terlalu padat saat DKI menerapkan PSBB pertama pada 4-10 Mei. Kemudian, pada masa pelonggaran, ditambah beberapa hari libur, data pada 31 Agustus-6 September menunjukkan mobilitas penduduk di Jawa meningkat pesat.

Dari data tersebut, Wiku melihat kecenderungan masyarakat untuk pulang kampung. Masyarakat yang melakukan migrasi antar kota juga dinilai cukup besar.

Wiku pun mengatakan, mobilitas penduduk perlu dibatasi agar potensi penularan virus corona dapat dicegah. Ia berharap kondisi itu akan tercapai pada PSBB Jakarta jilid dua yang akan dimulai pada Senin (14/9) mendatang. "Sehingga tidak tertular dari satu tempat ke tempat lain," katanya.

Pakar Kesehatan Masyarakat Iwan Ariawan mengatakan, tambahan kasus harian Covid-19 berkorelasi terhadap jumlah orang yang berada di rumah. "Semakin banyak penduduk bergerak, maka jumlah kasus Covid-19 semakin banyak," ujar dia.

Iwan mencatat, pergerakan penduduk paling tinggi terjadi saat pagi dan sore hari, yaitu saat orang berangkat dan pulang kerja. Sementara saat libur panjang, pergerakan penduduk terjadi dari kota besar ke kota lainnya.

Hal ini dinilai mengkhawatirkan lantaran kasus Covid-19 turut meningkat. Oleh karenanya, upaya pencegahan Covid-19 perlu dilakukan dengan cara lain. 

Iwan mengkalkulasi, sebanyak 55-65% penduduk perlu tetap di rumah untuk menurunkan transmisi virus corona. Perhitungan ini berlaku di kota besar, seperti Jakarta.

"Ketika proporsi penduduk di rumah saja berada di 55-65%, tidak ada perbedaan kasus per hari," kata Iwan.

Sebaliknya, penurunan proporsi penduduk yang tetap di rumah akan berdampak pada peningkatan kasus. Saat proporsi penduduk di rumah berkisar 50-55%, setiap penurunan 1 persen penduduk di rumah akan meningkatkan kasus virus corona 20 per hari.

Ketika proporsi penduduk di rumah kurang dari 50%, setiap penurunan 1% penduduk di rumah akan meningkatkan kasus Covid-19 100 per hari.

Iwan mengatakan, penularan kasus Covid-19 tetap bisa dicegah bila ada pelonggaran PSBB. Hal ini dapat dilakukan bila lebih dari 85% penduduk yang keluar rumah taat menggunakan masker.

Menurutnya, kenaikan kasus semestinya tidak terjadi bila masyarakat taat pada protokol kesehatan. Protokol tersebut perlu diterapkan dengan konsisten dan cara yang benar.

Kedisplinan protokol kesehatan dapat dijalankan bila masyarakat memiliki persepsi risiko yang tepat. Ia menyebutkan, saat ini banyak masyarakat yang menilai risiko penularan Covid-19 rendah. "Padahal, semua orang sangat mungkin tertular," katanya.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait