Pandemi Pukul UMKM, Pemerintah Kebut Penyaluran Bantuan ke Daerah
Pandemi Covid-19 menjadi pukulan berat bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tak hanya di Jakarta, kondisi ini juga terjadi di berbagai daerah.
Di daerah yang ekonominya mengandalkan pariwisata seperti Yogyakarta, ada banyak UMKM yang bergerak di sektor kreatif. Berkurangnya kunjungan wisatawan membuat mereka harus berjuang untuk menyambung napas.
"Sebagian besar kondisinya hampir sekarat, dana kecil dan ngos-ngosan. Jadi bertahan 2 bulan ke depan," kata perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yogyakarta, Bambang Soeroso dalam Coaching Clinic Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara virtual di Yogyakarta, Senin (21/8).
Berikut adalah Databoks yang menggambarkan hasil survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC). Sebanyak 62,6% yakin bisnisnya dapat berjalan lebih dari satu tahun sejak pandemi Maret 2020. Ironisnya, tetap terdapat sekitar 20% UMKM berpotensi gulung tikar sebelum September mendatang.
Secara nasional, 50% dari 60 juta UMKM Indonesia menyerap 116 juta pekerja. Selain itu, UMKM memberikan sumbangan besar sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Guna menekan dampak sosial yang meluas, ia meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp 123,64 triliun. Sosialisasi perlu dilakukan, sebab masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya bantuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan sejumlah syarat dalam memperoleh bantuan bagi UMKM. Menurutnya, syarat pengajuan bantuan harus dipermudah. "Karena pengusaha tidak mampu menyusun rencana bisnis seperti kondisi normal," ujar CEO Jogja Bay Waterpark ini.
Tak hanya menyalurkan bantuan modal, Bambang juga berharap pemerintah turun tangan dalam menciptakan permintaan. Sebab, di tengah daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi, ada kekhawatitran produksi UMKM tidak terserap oleh pasar.