Program Padat Karya Desa Senilai Rp 30 Triliun, Serap 7 Juta Pekerja

Jokowi berpesan agar skema jaring sosial di desa harus tepat sasaran.
Image title
24 September 2020, 17:46
Sejumlah pelajar mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring dengan menggunakan fasilitas perangkat daring
ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.
Sejumlah pelajar mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring dengan menggunakan fasilitas perangkat daring "XL Home" di Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (3/8/2020). XL Axiata menyediakan sarana akses internet gratis berupa router untuk membantu pelajar di berbagai daerah terutama di pedesaan yang kesulitan mendapatkan akses internet dan kuota data dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah berupaya mendorong perekonomian desa guna meminimalisir dampak pandemi Covid-19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah akan menyalurkan dana Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp 30,79 triliun hingga Desember.

Dari penyaluran PKTD tersebut, tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 7 juta pekerja. "Dengan asumsi setiap PKTD delapan hari per bulan, maka ada 7.056.751 pekerja terserap," kata Abdul usai menghadiri Rapat Terbatas Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa secara virtual, Kamis (24/9).

Menurutnya, PKTD tersebut akan diprioritaskan untuk program yang tidak membutuhkan belanja barang dalam jumlah besar. Dengan demikian, 50% dari anggaran diharapkan dapat tersalurkan untuk upah tenaga kerja sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat.

Ia mencatat, penyaluran dana desa untuk PKTD yang sudah masuk ke rekening kas desa (RKDes) mencapai Rp 11,75 triliun. Selebihnya, dana di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sedang tahap pencairan. Nantinya, seluruh dana untuk PKTD tersebut akan dicairkan ke RKDes pada Desember.

Upaya lain untuk meningkatkan ekonomi desa, pemerintah mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program registrasi di Kemendes PDTT. Registrasi ini untuk melakukan pebaikan, pencatatan, dan peningkatan kerja sama antara BUMDes dengan pihak ketiga.

Pada Juli lalu, Kemendes PDTT telah mencatat sebanyak 10.629 BUMDes dengan total omzet Rp 938 miliar. Kemudian pada Agustus, registrasi bertambah 20.046 BUMDes dengan omzet sebesar Rp 1,17 triliun.

Pada September-Oktober, pihaknya tenga melakukan verifikasi terhadap 10.159 BUMDes. Verifikasi dilakukan guna memastikan unit usaha yang dimiliki setiap badan usaha.

Saat ini, Kemendes PDTT telah memberikan fasilitas terhadap BUMDes, seperti fasilitas kegiatan laku pandai hingga pelatihan bisnis terhadap 14.045 BUMDes. Kemudian, ada 126 BUMDes yang difasilitasi dengan market place dan toko online.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa diberikan secara tepat sasaran. Saat ini, lanjut Abdul, sudah ada 8 juta penerima BLT dana desa.

Dari total tersebut, sebanyak 88% penerima merupakan petani dan buruh tani. Kemudian, 4% di antaranya nelayan dan buruh nelayan, 2% buruh pabrik, dan 5% pedagang UMKM. "Ini menggambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas," ujar dia.

Guna memastikan pertumbuhan ekonomi di desa terjadi secara merata, ia akan mendorong program PKTD menyerap pengangguran. Kemudian, Kemendes PDTT juga akan melatih angkatan kerja baru, mendorong peningkatan wisatawan desa, serta mendorong laju pertumbuhan industri rumah tangga kecil dan menengah.

"Semua kami tuangkan Sustainable Development Goals desa. Ada 18 goals," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta pandemi menjadi momentum transformasi ekonomi pedesaan. "Sebab Presiden menyatakan fenomenanya terbalik. Bukan urbanisasi tapi ruralisasi," ujar dia.

Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar skema jaring sosial di desa harus tepat sasaran. Kemudian, para menteri juga diminta menggalakkan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, ia juga diminta oleh Jokowi untuk memperkuat daya ungkit dan potensi desa.

Di sisi lain, para kementerian/lembaga perlu mendorong integrasi kebijakan terkait desa. Sebagai contoh, perlu ada sinergi tenaga pendamping dan penyuluh desa dari 12 kementerian/lembaga.

Muhadjir mencatat, penyuluh desa dari 12 kementerian/lembaga berjumlah 306.267 orang. Sementara, pendamping dari Kemendes PDTT mencapai 36.384 orang.

Jumlah pendamping di Kemendes PDTT dinilai tidak memadai lantaran total desa di Tanah Air mencapai 74.953 desa. "Tapi kalau 12 kementerian/lembaga sinergi, maka kekurangan itu bisa ditutupi," kata Muhadjir.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait