Sudah Rp 4,4 Triliun, Luhut Minta BPJS Percepat Klaim Pasien Covid-19

Pingit Aria
30 September 2020, 10:15
Petugas memeriksa data peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (4/8/20). BPJS Kesehatan berlakukan pelayanan terbatas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kantor cabang Kota Jayapura.
ANTARA FOTO/Indrayadi TH/hp.
Petugas memeriksa data peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (4/8/20). BPJS Kesehatan berlakukan pelayanan terbatas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kantor cabang Kota Jayapura. Kantor cabang tersebut membawahi Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Mimika, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta BPJS Kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19. Sejauh ini, BPJS Kesehatan telah menyelesaikan klaim perawatan pasien Covid-19 sebanyak Rp 4,4 triliun.

"Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak mempengaruhi cashflow rumah sakit yang merawat pasien Covid-19," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/9).

Advertisement

Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan hal itu ketika memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid-19 di Jakarta, Selasa (29/9) kemarin.

Luhut juga meminta para gubernur yang hadir, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Bali Wayan Koster untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

"Tolong para gubernur segera perintahkan dinas kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan di daerah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang belum mengajukan klaim dan verifikasi klaim RS yang belum selesai agar penanganan pasien Covid tidak tersendat," pinta Luhut.

Luhut juga meminta kepada semua gubernur yang hadir agar terus memantau ketersediaan obat sesuai standar protokol perawatan pasien Covid-19 yang telah dibuat oleh Kemenkes bersama dengan lima perhimpunan dokter spesialis.

"Kepada semua gubernur dan perwakilan kepala daerah yang hadir saya minta di minggu kedua Oktober cek suplai obat untuk semua RS Rujukan Covid-19 jangan sampai ada korban karena nggak ada obat, begitupun dengan ketersediaan alat medis dan ruang isolasi," kata Luhut.

Merespon permintaan Luhut, Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan bahwa ada 1.906 rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 di seluruh Indonesia. Namun, hanya 1.356 rumah sakit yang sudah mengajukan klaim.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement