Jokowi Minta Terawan Urusi Vaksin Gratis, Erick Thohir yang Berbayar

Rizky Alika
19 Oktober 2020, 14:24
Petugas medis mencatat data warga saat proses simulasi ujicoba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2020). Simulasi di puskesmas tersebut dilakukan setelah ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lok
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
Petugas medis mencatat data warga saat proses simulasi ujicoba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2020). Simulasi di puskesmas tersebut dilakukan setelah ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan ujicoba vaksinasi COVID-19 dengan memastikan kesiapan mulai dari alur proses vaksinasi, tenaga kesehatan, observasi, penerapan protokol kesehatan dan jalur khusus ke Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Pemerintah terus mematangkan rencana vaksinasi Covid-19. Presiden Jokowi menyatakan, Sebagian vaksin corona nantinya akan diberikan secara gratis dan ada yang berbayar.

Dua menteri yang diutusnya untuk menangani vaksin Covid-19 adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusan menkes. Untuk mandiri, yang bayar, urusan BUMN,” kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Selain itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk mempersiapkan komunikasi publik terkait vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk mencegah terulangnya penolakan seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja atau omnibus law.

Menurutnya, gelombang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja terjadi karena buruknya komunikasi. "Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja. Saya harapkan betul-betul dipersiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama," kata Jokowi.

Ia pun meminta para menteri mempersiapkan komunikasi pada masyarakat mengenai halal dan haram dalam penggunaan vaksin, kualitas vaksin, hingga distribusi vaksin. Meski begitu, Jokowi menilai tidak semua informasi perlu disampaikan ke publik. "Harga juga tidak harus kita sampaikan ke publik," ujar dia.

Selain itu, ia menilai titik kritis dari proses vaksinasi ialah pada tahap implementasi. Sebagai contoh, pemerintah harus menentukan siapa yang disuntik, siapa yang menerima vaksin secara gratis dan siapa yang harus bayar.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...