Surati Terawan, IDI Minta Vaksinasi Covid-19 Tak Buru-buru
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyurati Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengenai vaksin Covid-19. Dalam surat itu, Ketua Umum Daeng M. Faqih meminta Menkes untuk tidak terburu-buru dalam melakukan vaksinasi.
Dalam surat tertanggal 21 Oktober tersebut, Daeng menyatakan PB IDI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis. Namun, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
Salah satunya, perlu persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan maupun persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta vaksinasi tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.
Dalam memilih vaksin, lanjut dia, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut meliputi vaksin yang digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya, serta keamanannya dengan bukti melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.
Berdasarkan data PB IDI, saat ini uji coba vaksin Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9 ribu relawan. Namun, hasilnya baru dikeluarkan setelah Brazil selesai melakukan vaksinasi pada 15 ribu relawan.
Tak hanya itu, Daeng menyebutkan unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan menunggu data yang lebih banyak dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini menunjukkan, program vaksinasi merupakan program penting, namun tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru.
Dalam situasi pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkenankan penyediaan obat atau vaksin melalui izin Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19. Di Indonesia, izin tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Daeng menambahkan, PB IDI yakin BPOM akan memerhatikan keamanan, efektivitas, dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpkasa menggunakan skema EUA. PB IDI juga meyakini, lembaga tersebut akan menjaga kemandirian dan profesionalitasnya.
Selain itu, PB IDI menilai pemerintah perlu mempertimbangan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Imunization of the World Health Organization (SAGE WHO),
Terakhir, PB IDI menyebutkan program vaksinasi memerlukan persiapan yang komprehensif, termasuk penyusunan pedoman vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksin.
Berikut adalah Databoks mengenai jumlah vaksin yang akan didatangkan pemerintah:
