Bola Panas Kebijakan Upah Minimum 2021 Jelang Kontestasi Politik

Penetapan upah minimum di tengah kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 dituding menjadi momentum bagi kepala daerah untuk merebut simpati buruh.
Image title
2 November 2020, 20:00
Telaah - Pertumbuhan
Leo Lintang/123rf

Beberapa kepala daerah memutuskan menaikkan upah minimum pekerja tahun depan di tengah belum redanya pandemi covid-19. Selain peduli dengan nasib pekerja, kebijakan yang bertolak belakang dengan imbauan Kementerian Ketenagakerjaan ini dituding bermuatan politik untuk persiapan dalam kontestasi calon pemimpin di daerah maupun pusat masa mendatang.

"Ada daerah-daerah yang gubernurnya sangat kencang ingin maju di 2024. Artinya bukan hanya konteks pilkada, tapi juga membangun brand untuk persiapan 2024," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi Katadata, Senin (2/11).

Setidaknya, ada empat gubernur yang menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerahnya. Di antara mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selain itu, ada juga Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono.

Ujang menilai, penetapan upah minimum di tengah kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi kepala daerah untuk merebut simpati buruh.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap menggunakan formula penetapan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, yakni dengan memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta pada 2021 naik sebesar 3,27% menjadi Rp 4,41 juta.

Anies hanya menetapkan kenaikan tersebut bagi industri yang tidak terdampak pandemi. Sementara, perusahaan yang terdampak Covid-19 boleh tidak menaikkan upah dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Bagaimanapun, Ujang menilai, ada kesan pembangkangan terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sementara itu, dalam situasi pandemi, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai penetapan UMP semestinya tidak diserahkan kepada kepala daerah. "Kemarin Bu Menteri lemparkan kebijakan UMP ke gubernur, itu bahaya. Bisa menjadi politisasi antar kandidat," kata Enny.

Kebijakan tersebut juga dinilai tak memberi kepastian kepada pengusaha. Di sisi lain, buruh akan terus menuntut pengusaha untuk menaati kebijakan gubernur yang mengerek UMP di wilayahnya.

Berikut adalah Databoks yang menggambarkan rata-rata upah buruh pada 2019:

Sebagaimana diketahui, berbagai survei mencantumkan nama-nama kepala daerah yang berpotensi maju pada pilpres 2024.

Survei nasional Indikator Politik pada 24-30 September 2020 misalnya, menyebut nama Ganjar Pranowo di peringkat tertinggi. Tercatat, sebanyak 18,7% responden memilih Ganjar bila pilpres diadakan sekarang.

Selanjutnya, Anies menempati posisi ketiga, di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebanyak 14,4% responden menyebutkan akan memilih Anies.

Selain itu, ada nama Khofifah yang menempati peringkat ketujuh dengan jumlah responden 4%. Namun, posisinya lebih rendah dibandingkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dipilih responden sebesar 7,6%.

Sebagai informasi, Ridwan Kamil memilih untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan.

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan kepala daerah yang memutuskan kenaikan UMP. Ia pun menyinggung sejumlah gubernur yang namanya terdengar kencang akan maju pada pilpres.

"Mau pilpres, 2024. Seingat saya, nama-nama ini muncul di polling-polling, akan berkompetisi pada 2024," ujar dia.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memerhatikan esensi dari penetapan upah minimum. Menurutnya, upah minimum merupakan batas bawah, bukan rata-rata penghasilan buruh. Artinya, pengusaha yang memiliki kemampuan selayaknya akan memberikan upah lebih tinggi bagi pekerjanya.

Selain itu, ia menilai kepala daerah tersebut tidak memerhatikan kondisi pengusaha. Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk itu mengatakan, tidak semua perusahaan memiliki keuangan yang sehat selama pandemi.

Ia mengakui, ada perusahaan di sejumlah sektor yang tetap meraup keuntungan. Namun, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang terdampak pandemi. "Kalau perusahan yang sehat bisa bayar lebih, tidak masalah. Tapi jangan sampai mereka jadi referensi seolah-olah semua pengusaha sehat," ujarnya.

Anggota Apindo Bidang Peternakan & Perikanan Anton J. Supit mencatat, sebanyak 84% pengusaha mengalami penurunan penerimaan. Sebagian di antaranya telah mengalami kerugian.

Ia pun menambahkan, upah minimum bukan satu-satunya metode penetapan upah. "Masih ada upah lembur, negosiasi, dan lainnya," ujar Anton.

Sebagaimana diketahui, keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait upah minimum tersebut sudah ditetapkan berdasarkan pertemuan tripartit di Dewan Pengupahan Nasional dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja dan serikat buruh. 

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz mengatakan, pembahasan dalam pertemuan itu berjalan lancar. "Saya memastikan pembahasan deadlock itu tidak ada," ujar dia.

Pembahasan upah minimum tersebut juga dilakukan di tingkat provinsi serta kota/kabupaten. Tak hanya itu, supervisi juga telah dilakukan di enam provinsi.

Buruh Pabrik
Buruh Pabrik (ANTARA/Yulius Satria Wijaya)

 

Dalam pengawasan tersebut, Adi memastikan kesepakatan yang diambil telah seragam, yaitu menetapkan upah minimum 2021 sama dengan tahun ini terutama bagi perusahaan yang terdampak Covid-19. Sementara, serikat pekerja dan serikat buruh merekomendasikan upah minimum dikembalikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi, Kota/Kabupaten.

"Jika kita baca secara utuh, persepsi kita sama dan definisi kita sama. Kenapa definisi kita beda-beda, karena kita tidak membaca. Tergantung interpretasi di lapangan," kata Adi.

Dampak Upah Minimum Tak Naik

Meski ada anomali, sebagian besar gubernur menetapkan upah minimum di daerahnya tidak akan naik tahun depan. Kondisi itu dianggap perpotensi menurunkan daya beli.

Sementara itu, pemerintah perlu mengungkit konsumsi rumah tangga untuk memulihkan ekonomi yang tergilas pandemi. "Kebijakan upah ini umummnya digunakan pada sektor industri manufaktur yang merupakan salah satu sektor dengan jumlah pekerja terbesar di Indonesia," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

Karenanya, menurut Yusuf, pemerintah masih perlu menyalurkan kebijakan pendukung pemulihan ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bansos, bahkan subsidi gaji.

Bila perluasan bansos dilakukan dengan nilai yang proporsional dan jumlah penerima yang ditambah, ia menilai masih ada peluang konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif pada 2021. Namun, ia memproyeksi pertumbuhannya sulit untuk mencapai angka 5%.

"Ada potensi konsumsi rumah tangga akan tumbuh di bawah itu. Apalagi dengan asumsi bahwa kasus Covid-19 masih akan terjadi," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga memberikan andil terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusinya 57,8% pada triwulan II lalu.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II lalu terkontraksi 5,51% secara tahunan. Ini menjadi penyebab utama anjloknya pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar minus 5,32%.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait