Istana Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Kehalalan Vaksin Covid-19

Pengembangan vaksin Covid-19 masih berlanjut. Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi untuk menolak vaksin lantaran faktor kehalalannya, sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga terkait.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menjelaskan, pemerintah turut melibatkan berbagai organisasi keagamaan untuk memastikan informasi yang cukup tentang vaksin virus corona. "Pemerintah ingin ada keterbukaan informasi terkait produksi vaksin," kata Rumadi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (5/11).

Rumadi menyebutkan, vaksin merupakan ikhtiar untuk mencegah penyakit. Karena itu, berbagai riset untuk mencari vaksin harus didukung.

Menurutnya, riset pencarian vaksin ini sejalan dengan ajaran Rasulullah. “Kata Rasul, Likulli da’in dawaa’ atau setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun obat harus diupayakan dan dicari, tidak datang dengan sendirinya," ujarnya.

Ketua Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) NU itu pun yakin, para ulama mempunyai perangkat keilmuan dan juga kearifan untuk tidak menghalangi penggunaan vaksin, jika vaksin yang tersedia belum bisa dipastikan kehalalannya.

"Tapi dalam keadaan darurat, jika belum ada obat yang lain, Islam tidak melarang mengkonsumsi obat tersebut," ujar Rumadi.

Mneurut survei Kementerian Kesehatan, masalah agama, termasuk kehalalan merupakan salah satu alasan masyarakat menolak vaksin. Simak Databoks berikut:

Pernyataan Rumadi merujuk pada hukum Islam mengenai teori darurat atau nadhariyat ad-darurah. Ada juga pembahasan tentang rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT.