Aturan Turunan Omnibus Law Ciptaker Ditargetkan Berlaku Februari 2021

Rizky Alika
30 November 2020, 19:00
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pd
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden menegaskan bahwa pengecekan pergerakan manusia di bandara Soetta sudah sangat ketat.

Pemerintah tengah membahas aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law. Ada puluhan aturan turunan yang targetnya dapat diimplementasikan dalam tiga bulan mendatang.

"Target diimplementasikan pada Februari 2021," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah webinar, Senin (30/11).

Advertisement

Saat ini, lanjut dia, ada aekitar 44 aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diidentifikasi. Pada Desember mendatang, seluruh regulasi mengenai Sovereign Wealth Fund (SWF) diperkirakan selesai dan siap diberlakukan pada Januari mendatang.

Ia menjelaskan, omnibus law mengamendemen sebanyak 79 Undang-Undang (UU) dengan total 1.244 pasal. Secara rinci, ada sebelas klaster di dalam aturan tersebut, yaitu penyederhanaan berbisnis yang terdiri dari 52 UU, kebutuhan investasi 13 UU, tenaga kerja aturan, serta kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan mikro, UKM sebanyak 3 UU.

Kemudian, ada kemudahan berusaha sebanyak 9 UU, dukungan untuk inovasi dan penelitian 2 UU, administrasi pemerintah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja 2 UU, sanksi 49 UU, pengadaan tanah 2 UU, investasi pemerintah pusat dan kemudahan untuk Proyek Startegis Nasional 2 UU, dan kawasan ekonomi 5 UU.

Menurutnya, aturan sapu jagat tersebut dirancang untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia sebagai negara yang dianggap rumit untuk melakukan bisnis. Oleh karenanya, pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah aturan di daerah juga dinilai tumpang tindih. Tak hanya itu, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mengatasi kartel, praktik monopoli pada sektor bisnis strategis, serrta mencegah budaya korupsi di sektor swasta. "Ini agar memudahkan investor ke Indonesia," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyederhanaan izin usaha berbasis risiko yang meliputi risiko rendah, menengah, dan tinggi. Saat ini, registrasi untuk kegiatan usahaberisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kemudian, kegiatan usaha berisiko menengah rendah memerlukan NIB dan standar sertifikasi yang dinyatakan oleh bisnis tersebut bahwa telah memenuhi sejumlah standar, seperti standar lingkungan. Sedangkan, kegiatan usaha berisiko menengah tinggi memerlukan sertifikasi standar yang diverifikasi dengan proses uji tuntas oleh pemerintah.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika, Annisa Rizky Fadila
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement