Sepekan Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan Penyaluran APD Masih Minim
Protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Berbeda dengan kondisi normal, panitia pemungutan suara (PPS) harus mengenakan alat pelindung diri atau APD karena mereka harus berhadapan langsung dengan pemilih di lingkungannya.
Bagaimanapun, Ombudsman Republik Indonesia menemukan bahwa penyaluran APD belum merata. Padahal, Pilkada serentak akan digelar pekan depan, pada 9 Desember 2020.
Ombudsman Ombudsman mencatat, dari 31 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72% atau 22 KPU kabupaten/kota belum menyalurkan APD kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Hasil temuan kami ini mungkin hanya gambaran kecil dari seluruh daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak," kata Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala dalam konferensi pers secara virtual di kantornya, Jakarta, Rabu (2/12).
Sementara itu, dari 31 kabupaten/kota, hanya 9 KPU kabupaten/kota atau 28% KPU yang telah menyalurkan APD. Secara rinci, KPU Kota Depok telah menyalurkan APD sebanyak 95,7%.
Kemudian, KPU Kota Tangerang Selatan telah menyalurkan APD sebesar 85,7%, KPU Kabupaten Indramayu sebanyak 71,4%, dan KPU Kota Semarang telah menyalurkan sebesar 57,1%.
Selanjutnya, KPU Kota Surabaya sudah menyalurkan 85,7%, KPU Kota Samarinda 21,3%, KPU Kota Ternate 21,4%, KPU Kabupaten Padang Pariaman 57,1%, dan KPU Kabupaten Lombok Utara 57,1%.
Sementara itu, Bawaslu juga mencatat pelanggaran protokol kesehatan masih banyak terjadi selama masa kampanye Pilkada 2020. Simak Databoks berikut:
Berdasarkan kelompok barang, persentase penyaluran APD kepada PPK di 31 kabupaten/kota ialah, masker sekali pakai sudah disalurkan sebesar 28%, sarung tangan latex belum tersalurkan sama sekali, termometer inframerah baru tersalurkan sebanyak 7%, dan baju hazmat sudah tersalurkan 28%.
Kemudian, penyanitasi tangan sudah disalurkan 57%, sabun cuci tangan 50%, desinfektan 57%, masker kain 43%, sarung tangan plastik 57%, tissue towel sheet 43%, kantong pasltik tempat sampah 72%, dan pelindung wajah 43%.
Adrianus pun menyampaikan adanya dugaan maladministrasi berupa ketidakkompetenan oleh Ketua KPU kabupaten/kota dalam mendistribusikan APD. Hal ini lantaran tidak mempertimbangkan ketepatan untuk memenuhi tenggang waktu pendistribusian.
