Pemerintah Ubah Skema Pungutan Ekspor CPO untuk Dukung Biodiesel

Sebelum ada perubahan skema, ada kekhawatiran mengenai keberlanjutan program biodiesel. Sebab, selisih harga antara CPO dan minyak solar semakin melebar.
Image title
Oleh Rizky Alika
4 Desember 2020, 12:08
Petani memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Pasi Kumbang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Kamis (11/6/2020). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak tiga bulan terakhir turun dari Rp1.100 per kilogram menjadi Rp700 per kilogram
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/NZ.
Petani memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Pasi Kumbang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Kamis (11/6/2020). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak tiga bulan terakhir turun dari Rp1.100 per kilogram menjadi Rp700 per kilogram dampak dari wabah COVID-19.

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru mengenai pungutan ekspor kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) secara progresif. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kebijakan pungutan ekspor akan memberikan kepastian keberlanjutan program biodiesel 30% (B30) pada tahun depan.

"B30 akan berlanjut dengan kenaikan pungutan ini. Prediksi saya, harga CPO akan bertahan pada rentang ini," kata Wakil Ketua Umum Gapki Togar Sitanggang dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2021 New Normal yang digelar secara virtual, Kamis (3/12).

Ia pun menilai, pasar turut menyambut kebijakan tersebut. Hal ini tercermin dari Bursa Malaysia yang ditutup pada level yang positif pada Kamis kemarin.

Pasar pun telah memastikan bahwa Indonesia akan memiliki serapan domestik sebesar 8 juta ton untuk program biodiesel pada 2021. Dengan demikian, kondisi pasokan dan permintaan bakal berada pada kondisi baik sehingga pasokan CPO akan stabil dan harga akan ikut membaik.

Sebelum aturan itu diterbitkan, ada kekhawatiran mengenai keberlanjutan program biodiesel lantaran selisih harga antara CPO dan minyak solar semakin melebar. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai pemberi dana pada program mandatori bauran biodiesel, dikhawatirkan akan mengalami defisit akibat selisih harga tersebut.

Gapki memperhitungkan, BPDPKS membutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun untuk mendukung program B30. Hal ini diperkirakan sulit di tengah kondisi ekspor yang melemah karena pandemi serta pungutan ekspor yang sebelumnya ditetapkan sebesar US$ 55 per ton.

"BPDPKS kemungkinan tidak punya cukup dana untuk mendukung program pada 2021," kata dia saat memperhitungkan tarif pungutan ekspor dengan aturan yang lama.

Sebelumnya, Togar juga memberikan prediksi harga CPO pada 2021 melalui tiga skenario. Skenario pertama ialah bila B30 berlanjut, kisaran harga CPO berkisar US$ 750-850 per ton. Sedangkan, harga CPO diperkirakan turun menjadi US$ 600-700 per ton jika program yang berlanjut ialah B20.

Ia juga menyusun skenario bila program mandatori biodiesel tidak berjalan pada 2021. Pada skenario ini, harga CPO akan anjlok mnejadi US$ 400-500 per ton karena ada limpahan stok CPO yang tak terserap oleh pasar.

Berikut adalah Databoks negara tujuan ekspor CPO Indonesia:

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai pungutan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020 yang merevisi PMK 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

Sebagaimana diketahui, regulasi sebelumnya mengatur pungutan ekspor untuk CPO sebesar US$ 55 per ton untuk berapapun harga komoditas sawit.

Kini, pungutan ekspor CPO berlaku secara progresif. Dengan demikian, tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. "Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan harga CPO," demikian tertulis dalam Pasal 3A aturan tersebut.

Adapun, ketentuan ini berlaku tujuh hari sejak diundangkan atau pada 10 Desember 2020.

Secara rinci, pungutan ekspor CPO ditetapkan sebesar US$ 55 per ton bila harga komoditas tersebut di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton. Bila harga CPO di atas US$ 670 per ton sampai dengan US$ 695 per ton, pungutan ekspor yang dikenakan sebesar US$ 60 per ton.

Kemudian, pungutan ekspor CPO naik menjadi US$ 75 per ton bila harga komoditas tersebut naik di atas US$ 695 per ton sampai dengan US$ 720 per ton. Selanjutnya, pungutan ekspor akan naik sebesar US$ 15 per ton setiap ada kenaikan harga CPO sebesar US$ 25 per ton.

Kementerian Perdagangan pun telah menetapkan harga referensi CPO sebesar US$ 870,77 per ton untuk periode 1-31 Desember 2020. Ini artinya, besaran pungutan ekspor CPO untuk periode tersebut sebesar US$ 180 per ton.

Kadiv Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan BPDP Kelapa Sawit Kus Emy Puspita Dewi mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program B30 untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23% di tahun 2025.

"Sesuai arahan Menko Bidang Perekonomian, B30 akan tetap dijalankan pada 2021 dengan target penyaluran biodiesel sebesar 9,2 Juta Kiloliter," ujar dia seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat (4/12).

Adapun, program mandatori B30 yang telah dijalankan dapat menciptakan instrumen pasar domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor. Dengan program B30, ia berharap dapat menciptakan kestabilan harga CPO yang akhirnya akan memberikan dampak positif pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi produk kelapa sawit juga terus dilakukan. Upaya ini dilakukan baik untuk sektor industri dengan mendorong perkembangan industri oleokimia, maupun pada skala kecil di tingkat petani melalui dukungan pembentukan pabrik kelapa sawit mini.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Upaya ini dilakukan dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180.000 hektar lahan per tahun.

Besarnya target luasan lahan yang diremajakan tersebut diikuti dengan kenaikan alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang ditetapkan, yaitu Rp 30 juta/Ha atau naik Rp 5 juta/Ha.

Selain itu, penambahan dana yang dikelola BPDPKS akibat penyesuaian tarif pungutan ekspor merupakan momentum bagi peningkatan layanan BPDPKS. Layanan-layanan tersebut yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, dan insentif biodiesel.

"Peningkatan layanan ini dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit," ujar dia.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait