Potensi Bahaya di Balik Sengkarut Data Covid-19

Rizky Alika
5 Desember 2020, 05:30
Penumpang melewati bilik disinfektan sebelum menaiki KM Dorolonda di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Penumpang melewati bilik disinfektan sebelum menaiki KM Dorolonda di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta.

Sudah sembilan bulan pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air. Namun, persoalan dasar mengenai akurasi data masih menjadi masalah.

Kasus terbaru, Papua melaporkan adanya tambahan 1.755 kasus harian Covid-19 pada Kamis (3/12). Jumlah tersebut merupakan akumulasi penambahan kasus positif pada rentang waktu 19 November-3 Desember 2020.

Advertisement

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyatakan bahwa ada beberapa daerah tengah mengalami kesulitan saat memasukkan data kasus Covid-19. Seperti di Papua, ada penumpukan data selama enam belas hari. Selama rentang waktu tersebut, Papua tidak melaporkan adanya tambahan kasus Covid-19. 

Wiku beralasan, Indonesia merupakan negara yang besar. Oleh karena itu, integrasi data secara langsung (real time) akan memerlukan proses. "Kepada pemerintah daerah yang masih ada perbedaan data, kami imbau konsolidasi data dengan pemerintah pusat sesegera mungkin," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Kamis (3/12).

Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi mengatakan, perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukan hal yang baru. Kisruh data telah ditemukan oleh KawalCovid19 setidaknya mulai Juni lalu.

"Kadang datanya tidak diperbaharui berhari-hari. Lalu sekali update, langsung banyak seperti yang kita lihat di Papua," ujar dia. Ia pun menyayangkan perbedaan data masih terjadi setelah sembilan bulan virus corona berada di Indonesia.

Kasus serupa Papua juga terjadi di wilayah lainnya, seperti Jawa Tengah. Menurutnya, data dari setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah berbeda dengan data pada web provinsi. Tak berhenti di situ, data pada situs web provinsi berbeda dengan data milik pemerintah pusat.

"Kemudian karena data ini tidak direkonsiliasi, selisih perbedannya semakin lama semakin besar," katanya.

Berikut Databoks perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia:

Salah satu contoh, KawalCovid19 mencatat pada 22 September ada perbedaan total kasus Covid-19, kasus sembuh, dan kasus meninggal antara pemerintah pusat dan daerah. Data pemerintah pusat mencatat, total kasus Covid-19 mencapai 252.923 kasus, sementara situs daerah mencatat ada 254.234 total kasus Covid-19. Ini artinya ada selisih 1.311 kasus atau 0,52%.

Kemudian, kasus sembuh menurut data pusat sebanyak 184.298 kasus, sementara data situs daerah sebanyak 187.902 kasus. Selisih keduanya mencapai 3.604 kasus atau 1,92%.

Sementara, kasus meninggal berdasarkan data pusat sebanyak 9.837 kasus, selisih 8,25% dibandingkan data dari situs daerah sebanyak 10.721 kasus.

"Jumlah meninggal dunia berbeda 8,25% antara pusat dengan daerah, dengan selisih terbanyak di Jawa Tengah 703 kasus dan Jawa Barat 214 kasus," tulis KawalCovid19 dalam twitnya.

Elina menyebutkan, masalah data tersebut sangat merugikan masyarakat. Sebab, masyarakat tidak akan mengetahui risiko yang dihadapi saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement