Belum Rilis Izin, BPOM Pastikan Bahan Vaksin Covid-19 Sinovac Aman

Presiden Jokowi akan disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada pekan depan.
Pingit Aria
6 Januari 2021, 09:12
Sejumlah kendaraan taktis (rantis) Polda Kalbar mengawal truk bermuatan vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (5/1/2021). Sebanyak 10 ribu vial vaksin Sinovac tahap pertama yang diterbangkan dari Jakarta
ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/rwa.
Sejumlah kendaraan taktis (rantis) Polda Kalbar mengawal truk bermuatan vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (5/1/2021). Sebanyak 10 ribu vial vaksin Sinovac tahap pertama yang diterbangkan dari Jakarta dengan menggunakan maskapai Lion Air JT830 tiba di Pontianak, dan selanjutnya akan diberikan kepada penerima prioritas yaitu tenaga kesehatan di Kalbar.

Pemerintah telah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 ke berbagai daerah. Presiden Joko Widodo rencananya akan menerima suntikan vaksin pertama pada Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.

Hanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum merilis izin penggunaan darurat bagi vaksin buatan Sinovac tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kepala BPOM Penny K Lukito menyatakan, perizinan tersebut masih diproses. Namun, saat ini BPOM telah memastikan CoronaVac, vaksin Covid-19 produksi Sinovac dibuat dari bahan-bahan yang aman bagi manusia.

"Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan, Badan POM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya," kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1).

Ia mengatakan untuk menjamin mutu CoronaVac, BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin. Evaluasi mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

BPOM bersama tim, kata dia, telah melakukan inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac di Tiongkok. BPOM akan terus mengawal keamanan vaksin tersebut meski nanti sudah mendapat izin penggunaan darurat atau EUA.

Dalam proses itu, lanjut dia, BPOM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPI) untuk melakukan pemantauan.

Pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kata dia, dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat untuk memastikan keamanan vaksin setelah beredar.

Kepala BPOM mengatakan sesuai pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO) akan terus mengamati (surveilans) secara aktif untuk CoronaVac terhadap Kejadian Ikutan dengan Perhatian Khusus (KIPK) oleh Kemenkes, Komnas/Komda PP KIPI dan WHO.

"Jika ada efek samping serius, maka laporan harus disampaikan ke Badan POM dalam waktu 24 jam, sebagai laporan awal sejak mengetahui adanya informasi tersebut. Industri farmasi pemilik EUA juga harus memastikan terlaksananya pelaporan oleh distributor dan rumah sakit/puskesmas," katanya.

Berikut adalah Databoks 10 Negara yang telah melakukan vaksinasi Covid-19:

Vaksinasi Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo bakal disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu, 13 Januari mendatang. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, vaksin yang akan disuntik ke Jokowi ialah vaksin asal Tiongkok, yaitu vaksin Sinovac. 

Ia pun membuka kemungkinan adanya pejabat lain yang turut divaksinasi. Namun, tata cara vaksinasi masih akan dibicarakan lebih lanjut pada Jumat (8/1) mendatang. "Hari Jumat kita bahas (divaksin dengan) siapa saja, dari perwakilan masyarakat, TNI, nanti Jumat dibahas," ujarnya.

Istana berencana menyiarkan vaksinasi Jokowi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini untuk memberikan motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta divaksinasi virus corona.

Sebagaimana diketahui, proses vaksinasi terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama pada Januari-April 2021 dan gelombang kedua pada April 2021-Maret 2022. Pada gelombang pertama, vaksinasi dilakukan terlebih dahulu kepada 1,3 juta petugas tenaga kesehatan.

Setelah itu, vaksin akan diberikan kepada petugas publik sebanyak 17,4 juta orang. Kemudian lansia akan diberikan vaksin sebanyak 21,5 juta orang. Meski begitu, pemberian vaksin kepada lansia akan menunggu informasi keamanan vaksin kepada kelompok usia lanjut.

Selanjutnya, vaksinasi pada gelombang dua akan diberikan kepada masyarakat rentan, yaitu masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi sebanyak 63,9 juta orang. Berikutnya, masyarakat lainnya sebanyak 77,4 juta.

Reporter: Antara, Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait