Kebut Infrastruktur, Kementerian PUPR Teken Ribuan Kontrak
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini menandatangani 982 paket kontrak dengan nilai Rp 12,5 triliun. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan ratusan kontrak proyek yang diselenggarakan serentak dari berbagai daerah tersebut secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Jokowi turut mengapresiasi kinerja PUPR yang melakukan percepatan lelang atau seleksi dini proyek infrastruktur tahun anggaran 2021 sejak Oktober 2020. Hingga 15 Januari, ada 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang telah selesai lelang.
Jokowi pun meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat lelang proyek infrastruktur tersebut lantaran masih banyak paket tersisa. "Saya catat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Karena itu saya minta Menteri PUPR agar dilakukan percepatan," kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (15/1).
Jokowi pun berharap, seluruh paket infrastruktur tahun ini sudah dilelang dan ditandatangani pada triwulan I. Percepatan ini dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi nasional.
"Kita harus sadar masih krisis. Semangat harus beda, harus pindah ke channel extraordinary," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, sektor padat karya diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam menyediakan lapangan kerja.
Sektor konstruksi diperkirakan dapat memberikan efek berganda pada rantai pasok sektor konstruksi, yaitu dapat meningkatkan permintaan baja, semen, dan alat berat. Kemudian, bisa menggerakkan pekerjaan pada sektor informal, seperti pekerja konstruksi, pedagang makanan dan minuman hingga penyewaan kos.
Mantan Walikota Solo itu mengatakan, kecepatan menjadi kunci dalam bekerja saat pandemi. Sebab, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Meski begitu, bekerja secara cepat diharapkan tidak akan mengabaikan tata kelola dan aturan. "Proses harus transparan, taat aturan, outcome dijaga," ujar Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Basuki mengatakan pihaknya telah melaksanakan tender seleksi dini sejak Oktober 2020 sebanyak 3.175 paket pekerjaan. Total nilai paket pekerjaan itu sebesar Rp 38,6 triliun.
"Ini menindaklanjuti perintah Presiden untuk percepat anggaran 2021 dalam rangka perkuat dan percepat pemulihan ekonomi nasional," ujar Basuki.
Selanjutnya hingga 15 Januari 2021, Kementerian PUPR telah selesaikan proses lelang 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun. Kemudian pada akhir Februari, pihaknya akan menyelesaikan tanda tangan kontrak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun.
Pada maret 2021, Basuki akan menyelesaikan 1.553 paket senilai Rp 40 triliun. "Sedangkan sisanya akan kami upayakan selesai paling lambat Maret 2021," kata Basuki.
Dengan pembayaran kontrak paket tersebut, Kementerian PUPR memperkirakan penyerapan anggaran PUPR pada akhir Januari mencapai Rp 14,8 triliun atau 9,9% dari total pagu DIPA PUPR Rp 149,8 triliun.
