Airlangga Larang Perusahaan Pungut Biaya Vaksin Covid-19 Mandiri

Rizky Alika
25 Januari 2021, 20:56
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac ke seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit (RS) Umum Pusri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/1/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia akan mendapatkan suntika
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac ke seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit (RS) Umum Pusri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/1/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum tahun 2021 berakhir.

Pemerintah tengah mengkaji akses vaksin Covid-19 mandiri bagi perusahaan. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melarang perusahaan memungut biaya vaksin kepada karyawan.

"Untuk perusahaan yang mengadakan program vaksin bagi karyawannya, tidak diperkenankan untuk memungut bayaran atau melakukan pemotongan gaji,” kata Airlangga seperti dikutip dari keterangan pers, Senin (25/1).

Advertisement

Kalaupun nantinya disetujui, pemerintah akan mengawal proses pengadaan vaksin mandiri guna mencegah terjadinya komersialisasi. Adapun, pengadaan vaksin mandiri akan dilakukan secara paralel dengan tidak mengurangi jatah vaksin gratis oleh pemerintah.

Vaksinasi mandiri oleh perusahaan diharapkan dapat mempercepat terjadinya kekebalan komunitas (herd immunity). Saat ini, pemerintah sedang melakukan pengadaan 426,8 juta dosis vaksin dari berbagai produsen yang akan disalurkan secara gratis. Estimasi kebutuhan anggaran untuk vaksin tersebut sebesar Rp 66,5 trilun-73,3 triliun.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mempermasalahkan bila pengusaha diberikan akses vaksin corona berbayar. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. 

Pertama, vaksinasi dilakukan bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi seluruh masyarakat dari Covid-19. Budi tak ingin kelompok kaya mendapatkan akses lebih awal ketimbang golongan yang tak mampu.

"Jangan sampai kelihatan golongan tertentu dapat akses lebih dulu. Saya yakin, para CEO ingin dapat akses dan Anda mampu untuk itu," ujarnya di hadapan para pengusaha saat Webinar 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1) lalu.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement