Peluang Korporasi Saat Vaksinasi Pemerintah Berjalan Lambat

Pingit Aria
25 Januari 2021, 22:17
Petugas kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Sinovac di Rumah Sakit (RS) Umum Pusri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/1/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum ta
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Petugas kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Sinovac di Rumah Sakit (RS) Umum Pusri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/1/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum tahun 2021 berakhir.
  • Vaksinasi oleh pemrintah berjalan lambat.
  • Swasta dapat mempercepat vaksinasi Covid-19.
  • Vaksinasi mandiri oleh perusahaan harus tetap diberikan secara gratis bagi karyawan.

Hampir dua pekan sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, program vaksinasi pemerintah baru bisa menjangkau 161.959 orang. Angka itu baru sekitar 10% dari target 1.487.408 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi pada tahap awal.

Pemerintah kemudian mengkaji akses vaksin Covid-19 mandiri oleh korporasi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melarang perusahaan memungut biaya vaksin kepada karyawan.

Advertisement

"Untuk perusahaan yang mengadakan program vaksin bagi karyawannya, tidak diperkenankan untuk memungut bayaran atau melakukan pemotongan gaji,” kata Airlangga seperti dikutip dari keterangan pers, Senin (25/1).

Kalaupun nantinya disetujui, pemerintah akan mengawal proses pengadaan vaksin mandiri guna mencegah terjadinya komersialisasi. Adapun, pengadaan vaksin mandiri akan dilakukan secara paralel dengan tidak mengurangi jatah vaksin gratis oleh pemerintah.

Vaksinasi mandiri oleh perusahaan diharapkan dapat mempercepat terjadinya kekebalan komunitas. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pengadaan 426,8 juta dosis vaksin dari berbagai produsen yang akan disalurkan secara gratis. Estimasi kebutuhan anggaran untuk vaksin tersebut sebesar Rp 66,5 trilun-73,3 triliun.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga tidak mempermasalahkan bila pengusaha diberikan akses vaksin corona berbayar. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. 

Pertama, tujuan vaksinasi dilakukan bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi seluruh masyarakat dari Covid-19. Budi tak ingin kelompok kaya mendapatkan akses lebih awal ketimbang golongan yang tak mampu.

"Jangan sampai kelihatan golongan tertentu dapat akses lebih dulu. Saya yakin, para CEO ingin dapat akses dan Anda mampu untuk itu," ujarnya di hadapan para pengusaha saat Webinar 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1) lalu.

Selain itu Budi juga meminta swasta tetap mendahulukan kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lanjut usia untuk menerima vaksin. "Tolong dipahami agar dijaga tahapannya. Kalau mau loncat (dari tahapan vaksinasi), pikirkan dampaknya ke orang lain," kata mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut.

Berikut adalah Databoks enam kelompok sasaran vaksin Covid-19: 

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene pun tak menutup kemungkinan vaksinasi mandiri oleh korporasi. “Jika nanti hari hasil evaluasi (program vaksin gratis) prosesnya lambat, maka tidak menutup kemungkinan kami akan membahas scenario vaksin mandiri,” katanya.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement