Ketentuan Jam Kerja dalam RPP Turunan UU Cipta Kerja, Ada 6 Hari Kerja

Ada perbedaan ketentuan jam kerja bagi buruh yang masuk lima hari atau enam hari dalam sepekan.
Pingit Aria
30 Januari 2021, 19:21
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1/2021). Agenda rapat tersebut salah satunya membahas tentang perkembangan peraturan turunan Undang-und
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1/2021). Agenda rapat tersebut salah satunya membahas tentang perkembangan peraturan turunan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah telah merilis draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini merupakan salah satu draf peraturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di antara poin yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah mengenai jam kerja dan upah lembur.

Seperti diketahui, ada perbedaan antara ketentuan UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan menyangkut jam kerja. Di mana, UU Cipta Kerja memungkinkan pemberi kerja mempekerjakan karyawan hingga enam hari dalam sepekan.

Kini, dalam RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dijelaskan bahwa ada jam kerja bagi buruh yang masuk lima hari atau enam hari dalam sepekan.

Advertisement

Dalam Pasal 20 RPP tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya jam kerja karyawan tetap 40 hari dalam sepekan. Maka, karyawan yang masuk enam hari sepekan, jam kerjanya hanya sampai 7 jam per hari. Sedangkan untuk mereka yang masuk lima hari dalam sepekan, jam kerjanya 8 jam per hari.

Di luar itu, dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan tersebut wajib membayar upah kerja lembur. "Dengan ketentuan untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam, dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam," demikian dikutip.

Dalam draf 60 halaman yang dirilis pada Jumat (29/1) tersebut tertulis, apabila kerja lembur dilakukan pada hari libur bagi buruh bekerja enam hari sepekan, maka perhitungan upah kerja lembur dibagi menjadi tiga.

Pertama, 7 jam pertama, dibayar 2 kali upah sejam. Kedua, jam kedelapan, dibayar 3 kali upah sejam. Ketiga, jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja lima hari kerja maka perhitungan upah kerja lembur dibagi menjadi 3.

Pertama, 8 jam pertama, dibayar 2 kali upah sejam. Kedua, jam kesembilan dibayar 3 kali upah sejam. Ketiga, jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas dibayar 4 kali upah sejam.

Sementara itu, Pasal 31 RPP itu menyatakan perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan.

Sebelumnya, klaster ketenagakerjaan merupakan topik yang paling banyak mendapat sorotan dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Simak Databoks berikut: 

Aturan itu juga menyatakan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Waktu kerja lembur itu tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.

"Untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital," demikian dikutip dari RPP tersebut.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menekankan bahwa aliansi buruh tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Cipta Kerja.

“Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP,” katanya, Sabtu (30/1/2021).

Saat ini, serikat buruh sedang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenakerjaan. Maka, apabila MK mengabulkan tuntutan tersebut, otomatis RPP turunannya akan menjadi sia-sia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait