DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Revisi Aturan Pensiun Dini Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan karyawan lulusan D3 pensiun pada usia 36 tahun. Mereka bisa memperpanjang karier jika melanjutkan studi sarjana.
Image title
31 Maret 2021, 09:04
Seorang warga menjaga kios miliknya di Kampung Yokiwa, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (17/1/2020). Kampung Yokiwa merupakan salah satu kampung sadar BPJS Ketenagakerjaan.
ANTARA FOTO/Indrayadi TH
Seorang warga menjaga kios miliknya di Kampung Yokiwa, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (17/1/2020). Kampung Yokiwa merupakan salah satu kampung sadar BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk merevisi ketentuan yang mengharuskan karyawannya pensiun pada usia 36 tahun bagi lulusan D3. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direksi (Perdir) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Pasal 93.

"Apapun alasannya, pensiun 36 tahun itu nggak masuk akal. Jadi saya minta Perdir itu direvisi," kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/3).

Ia mengatakan, masa pensiun di BPJS Ketenagakerjaan ada dua jenis, yaitu 57 tahun dan 36 tahun. Saleh menilai, aturan itu membuat BPJS Ketenagakerjaan menjadi lembaga yang mempensiunkan orang paling cepat di dunia.

Politisi fraksi PAN itu juga membandingkan dengan praktik di negara lain. Seperti di Australia, pensiun akan diberlakukan bagi pekerja yang sudah tidak sanggup bekerja.

Advertisement

Selain itu, ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) mengenai warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Berikut Databoks jumlah peserta BPJS Kesehatan: 

Sementara, Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjan Abdur Rahman Irsyadi mengatakan, aturan itu disusun dengan mengacu pada aturan di lembaga jasa keuangan dan perbankan. Saat aturan disusun, BPJS Ketenagakerjaan telah bernegosiasi dengan para serikat pekerja.

Ia pun memastikan, saat ini belum ada karyawan yang pensiun pada usia 36 tahun. "Sampai saat ini belum ada yang dipensiunkan atau di-PHK," ujar dia.

Menurutnya, pegawai yang memiliki pendidikan terakhir D3 bisa memperpanjang karier dengan syarat harus melanjutkan studi sarjana. Selain itu, pegawai tersebut harus lulus uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Bila tidak lulus uji kompetensi, pegawai tersebut bisa mengulang ujian sebanyak satu kali. 

Adapun, karyawan tertua BPJS Ketenagakerjaan saat ini berusia 31 tahun. Untuk itu, ia menilai masih ada waktu selama lima tahun untuk melakukan peningkatan pendidikan dan kompetensi.

Selain itu, pihaknya membebaskan karyawan sekretaris atau Chief Security Officer (CSO) untuk naik jabatan, seperti Core Representative yang diperbolehkan bagi lulusan S1. "Atau mungkin dia mengincar kabatan di penata madya pelayanan," katanya.

Ia menilai, peraturan ini dapat menciptakan peluang baru lantaran karyawan bisa berpindah posisi. Untuk itu, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan pelatihan.

Meski begitu, Saleh tidak sepakat dengan alasan tersebut. Sebab, karyawan berpotensi tidak lulus uji kompetensi sehingga harus pensiun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo pun akan mengkaji ketentuan tersebut. Pihaknya juga akan menyampaikan respons secara tertulis kepada DPR.

"Kami tangkap dan kami pahami masukan tersebut. Pasti ada pertimbangan sebelumnya, dan akan kami lihat pertimbangan sebelumnya," ujar dia.

 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait