Nasib Demokrat Kubu Moeldoko Pasca-Keputusan Kemenkumham

Kubu Moeldoko di Partai Demokrat kini harus menelan pil pahit. Namun, ia belum merespons keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli, Serdang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, alasan penolakan itu adalah kurangnya mandat dari perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). "Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Sedang pada 5 Maret 2021 ditolak," katanya di Jakarta, Rabu (31/3).

Dengan demikian, pemerintah tetap mengakui AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan hasil kongres pada 2020.

Berdasarkan AD/ART 2020, KLB dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui Majelis Tinggi Partai. Namun, dokumen yang diserahkan Demokrat versi KLB tidak memenuhi syarat tersebut. "Kalau tidak setuju dengan Anggaran Dasar itu, ya ke pengadilan," kata Yasonna.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan persoalan kisruh Partai Demokrat pada bidang hukum dan administrasi negara telah selesai. Dengan demikian, AHY masih diakui sebagai Ketua Umum partai berlambang mercy tersebut.

Sambutan AHY

Pengumuman pemerintah membawa angin segar bagi pendukung AHY. Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun menyambut baik keputusan pemerintah.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme dalam tubuh Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta, Rabu (31/3).

Ia juga menyatakan bahwa keputusan Menteri Yasonna tidak saja menguntungkan partainya, melainkan juga kehidupan demokrasi di Tanah Air.

KONFERENSI PERS KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.)

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, hingga Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo.